Bojonegoro,damarinfo.com – Polemik Pasar Kota Bojonegoro sudah bergulir sejak tahun 2022 lalu, namun hingga kini belum ada kejelasan status para pedagang yang menempati Los/Bedak di Pasar Tradisional terbesar di Bojonegoro ini.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Lasuri menyampaikan bahwa aset tanah yang di atasnya dibangun pasar adalah milik Pemkab Bojonegoro, sementara para pedagang telah melaksanakan perjanjian dengan PT. Alimdo sebagai pihak yang membangun Pasar Kota kala itu. Untuk itu Pemkab perlu memberikan kejelasan status atas tanah tersebut kepada para pedagang pasar.
“sebenarnya solusinya mudah, Pemkab Bojonegoro memperpanjang saja sebagai hak guna bangunan kepada para pedagang, aturannya bisa dua kali perpanjangan yakni 30 dan 25 tahun” Kata Lasuri
Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adryanto menyampaikan sudah ada perkembangan baik dari Kejaksaan Negeri sebagai Pengacara Negara terkait polemik pasar kota ini.
“Sudah ada evaluasi dari Kejaksaan. Saat ini sedang dirumuskan penetapannya” Kata Adriyanto, Kamis 4-4-2024.
Polemik Pasar Kota Bojonegoro ini muncul setelah adanya rencana memindah/relokasi para pedagang Pasar Kota ke Pasar Wisata Bojonegoro. Para pedagang pun menolak rencana tersebut, upaya dialog antara pedagang pasar kota dengan Pemkab dilaksanakan tetapi tidak mendapatkan hasil.
Para pedangan Pasar Kota pun berunjuk rasa pada awal Januari 2022 lalu, namun hingga berakhirnya masa jabatan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, masih tidak ada kepastian status para pedagang.
Selama polemik ini muncul hingga hari ini para pedagang Pasar Kota tetap berdagang seperti biasanya.
Penulis : Syafik
