Reses DPRD
Meski APBD Tinggi, Bojonegoro Belum Ramah Difabel

oleh
oleh
(Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Natasya Devianti Saat Reses Masa Sidang I Tahun 2022, Rabu 19-1-2022. Foto : Mul)

Bojonegoro, damarindo.com- Bojonegoro sebagai kabupaten dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat tinggi di Jawa Timur dinilai masih belum ramah difabel. Terlihat dari fasilitas umum dan sarana publik yang belum memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas.

“Trotoar kita sudah bagus, tapi belum nyaman untuk tuna netra. Gedung-gedung pemerintah juga belum bisa diakses sepenuhnya oleh difabel,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro Natasha Devianti dalam acara Mendengar dan Mengawal Aspirasi di Rumah Bersama Disabilitas Bojonegoro, Rabu 19-Januaru-2022.

Menurut legislator perempuan asal PDIP tersebut, pembangunan di Bojonegoro harus melibatkan semua pihak, termasuk para difabel. Pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memang dibutuhkan masyarakat. Jalan, jembatan, dan gedung-gedung pelayanan ditingkatkan. Namun sangat disayangkan karena minim partisipasi publik.

“Sejatinya pembangunan ini untuk kita semua warga Bojonegoro. Makanya harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita semua, termasuk teman-teman difabel,” imbuh legislator muda yang akrab dipanggil Kak Sasha itu.

Baca Juga :   DPRD Bojonegoro tetapkan KUA-PPAS P-APBD 2021

Dalam pertemuan yang diikuti oleh berbagai organisasi difabel di Kabupaten Bojonegoro itu, Sasha mengajak semuanya untuk berani bicara dan menyuarakan kepentingan difabel. Namun perlu ada pendampingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dia akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar proaktif memberikan ruang kepada teman-teman difabel.

“Kami menyambut baik dukungan ini. Ruang-ruang aspirasi yang selama ini sudah sangat langka membuat kami bersemangat,” ucap Tahir, Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bojonegoro.

Baca Juga :   Bojonegoro Masuk 10 Besar Kabupaten Paling tidak Mandiri se Indonesia Tahun 2023.  Berikut Datanya.

Tahir sendiri melihat pembangunan Bojonegoro sangat gencar. Namun pelibatan kaum marginal perlu ditingkatkan lagi. Sehingga pembangunan terasa oleh semua.

Selain PPDI, hadir pula dari Gergatin dan Pertuni. Elemen-elemen organisasi difabel berkumpul dalam diskusi yang merupakan bagian dari Reses Masa Sidang I 2020 dari anggota dewan Natasha Devianti tersebut.

Natasha berjanji, apa yang menjadi unek-unek dan masukan dalam reses ini akan dibawa menjadi pokok pikiran DPRD Bojonegoro. Ke depan, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus mewujudkan Bojonegoro yang inklusif, responsif gender dan ramah disabilitas.

“Tentu ini seharusnya sejalan dengan 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro saat ini,” pungkas Sasha.

Penulis : Syafik

Editor : Sujatmiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *