Bojonegoro, damarinfo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur
Tag: LHP BPK
Opini WTP Harus Selaras dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Damarinfo.com- Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, menegaskan bahwa pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan tujuan
Surat Redaksi
Otak Atik Data Kemiskinan Bojonegoro
Bupati Bojonegoro Anna Muawanah memimpin sendiri Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro untuk membahas kemiskinan di Bojonegoro. ini bisa
Akhirnya, Salinan LHP BPK Dibagikan ke Anggota DPRD Bojonegoro
Bojonegoro,damarinfo.com – setelah mendapatkan desakan dari banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Bojonegoro, akhirnya salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Hasil Pemeriksaan BPK di Bojonegoro Temukan Potensi Pemborosan
Bojonegoro,damarinfo.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
Sudah Delapan Kali, Bojonegoro Dapat Predikat WTP
Bojonegoro, damarinfo.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menorehkan prestasi meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Capaian ini sudah delapan kali berturut-turut
Surat Redaksi
Gaduh Hasil Pemeriksaan BPK di Bojonegoro
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2019, menjadi
Soal LHP BPK, IdFos Minta Bupati Bojonegoro Perketat Tender
Bojonegoro-Institute Development of Society (IdFos) Bojonegoro meminta kepada Bupati Bojonegoro untuk semakin ketat pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau biasa disebut
Pihak DPRD Bojonegoro Soroti Tender Proyek Jalan Tahun 2019
Bojonegoro- Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar geram dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Surat Redaksi
Temuan BPK, Perkara Administratif atau Pidana?
“….Merekomendasikan kepada Bupati Bojonegoro antara lain agar : Memerintahkan kepada Kepala DPKP-CK untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.