damarinfo.com – Bojonegoro dan minyak bumi adalah dua kata yang nyaris mustahil dipisahkan dalam satu dekade terakhir. Daerah ini kerap dijuluki “Texas-nya Indonesia”, sebuah tanah kaya yang setiap tahunnya diguyur Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) migas dalam jumlah fantastis dari pemerintah pusat. Namun, di balik gemerlap angka-angka tersebut, sebuah pertanyaan mendasar jarang benar-benar dijawab secara rinci: Ke mana sebenarnya uang-uang itu mengalir?
Tahun Anggaran 2026 seharusnya menjadi lonceng alarm yang berdering kencang bagi seluruh publik Bojonegoro. Berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025, daerah ini dipatok menerima DBH migas sebesar Rp 942.037.627.000.
Angka yang mendekati satu triliun rupiah ini sepintas terlihat besar. Namun, jika kita membuka lembaran dokumen tahun sebelumnya, kenyataan pahit langsung terpampang. Pada tahun 2025, pundi-pundi DBH migas Bojonegoro masih bertengger di angka raksasa: Rp 2.511.348.897.200.
Artinya, hanya dalam kedipan waktu satu tahun, penerimaan daerah dari sektor ekstraktif ini terjun bebas sebesar Rp 1,57 triliun—atau merosot tajam hingga 62,5 persen.
Senjakala Blok Cepu, tulang punggung utama kabupaten ini, bukan lagi prediksi masa depan; ia sedang terjadi hari ini. Sayangnya, dokumen APBD 2026 merekam sebuah ironi: ketika pendapatan daerah menyusut drastis, arah belanja daerah masih saja berjalan di tempat.
Lima Kantong Belanja: Dominasi Semen dan Aliran Dana ke Desa
Jika kita membedah aliran dana Rp 942 miliar ini baris demi baris, kita akan menemukan bahwa uang tersebut tersedot ke dalam lima perangkat daerah dengan proporsi sebagai berikut:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Rp 379.246.708.879 (40,3%)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya: Rp 177.142.624.451 (18,8%)
Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang: Rp 150.000.000.000 (15,9%)
Dinas PU Sumber Daya Air: Rp 119.163.611.954 (12,6%)
Dinas Pendidikan: Rp 116.484.681.716 (12,4%)
Pola distribusi ini menandai perubahan radikal dibanding tahun 2025. Di tahun lalu, DBH migas dialirkan secara cair ke berbagai urusan: mulai dari layanan kesehatan, biaya operasional birokrasi, hingga belanja pegawai ASN. Namun di tahun 2026, ruang gerak fiskal yang menyempit memaksa dana dikonsentrasikan pada proyek fisik dan transfer daerah.
Pos Jumbo BPKAD: Triliunan yang Bergeser ke Pemerintahan Desa
Sorotan terbesar dalam APBD 2026 jatuh pada porsi jumbo yang dikelola oleh BPKAD, yakni sebesar Rp 379,2 miliar (40,3%). Dalam dokumen utama, pos ini hanya diberi nomenklatur samar: “Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan”. Angka ini bahkan lebih besar dari gabungan anggaran jalan, jembatan, dan irigasi se-Kabupaten Bojonegoro.
Meski tidak dijabarkan secara rinci dalam dokumen induk APBD, penelusuran lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati yang lain mengungkap fakta penting. Dana raksasa ini rupanya disalurkan dalam bentuk Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa (BKD), lengkap dengan rincian penerimanya.
Di satu sisi, langkah ini mengonfirmasi komitmen penyerapan anggaran hingga ke tingkat bawah. Namun dari kacamata kritis, model penyaluran dana seperti ini memindahkan beban pengawasan dari kabupaten ke tingkat desa. Publik kini memiliki tugas baru yang tidak kalah berat: mengawal ratusan pemerintah desa agar uang migas ini benar-benar menjadi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek bagi-bagi di tingkat lokal.
Pendidikan yang Terjebak dalam Batako dan Semen
Dinas Pendidikan mengantongi Rp 116,48 miar. Sayangnya, sebagian besar alokasi ini mencerminkan cara pandang yang masih bertumpu pada rehabilitasi fisik sekolah ketimbang kualitas SDM.
Sub-kegiatan terbesar di sektor ini meliputi:
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD: Rp 66.984.635.696 (Menyerap 57,5% total belanja pendidikan)
Pembangunan ruang kelas baru PAUD: Rp 13.950.176.400
Pembangunan ruang kelas baru SD: Rp 6.610.327.840
Pembangunan sarana dan utilitas SD: Rp 6.213.846.540
Rehabilitasi ruang kelas SMP: Rp 4.585.744.000
Ketika rehabilitasi fisik gedung SD memakan lebih dari separuh anggaran pendidikan, ruang untuk peningkatan kualitas belajar-mengajar justru terjepit. Penyelenggaraan proses belajar hanya dijatah Rp 2 miliar, sementara pengadaan alat peraga dan praktik hanya kebagian ratusan juta rupiah.
Padahal pada tahun 2025, DBH migas masih digunakan untuk pembinaan minat bakat siswa hingga pemetaan tenaga kependidikan. Di tahun 2026, kita tidak menemukan alokasi untuk pelatihan guru, beasiswa, pendidikan vokasi, atau pengembangan kurikulum. Bojonegoro sedang giat membangun ruang belajar, namun abai dalam memperkuat kualitas belajarnya.
Infrastruktur: Menjinakkan Air, Melupakan Produktivitas Sawah
Di sektor jalan dan jembatan, Dinas PU Bina Marga mengelola Rp 150 miliar. Dominasi diarahkan untuk proyek pembukaan fisik: pembangunan jalan baru (Rp 55 miliar) dan rekonstruksi (Rp 32,4 miar). Pemeliharaan rutin jalan yang sudah ada justru hanya diberi remah-remah sebesar Rp 4,8 miliar. Angka ini turun drastis dibanding tahun 2025 yang jauh lebih agresif (rekonstruksi jalan kala itu mencapai Rp 151,25 miliar). Ini menjadi bukti bahwa penurunan DBH langsung memotong taring kapasitas pembangunan jalan daerah.
Sementara itu, Dinas PU SDA (Rp 119,16 miliar) dan Dinas PRKP Cipta Karya (Rp 162,62 miar) menunjukkan kesamaan pola yang konsisten: ketakutan yang besar pada masalah air. Gabungan proyek peningkatan perkuatan tebing sungai dan pembangunan tanggul menelan biaya lebih dari Rp 65 miar. Di sektor Cipta Karya, sistem drainase lingkungan memakan porsi terbesar senilai Rp 78,7 miliar—hampir separuh dari total anggaran dinas tersebut.
Pola ini senada dengan arah kebijakan makro: DBH migas Bojonegoro 2026 banyak diarahkan untuk pengendalian banjir dan infrastruktur lingkungan berbasis air. Ironisnya, di tengah masifnya proyek penahanan banjir ini, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian hanya diberi modal sekitar Rp 1,2 miliar. Pertanian—sektor yang seharusnya menjadi sekoci penyelamat ketika migas habis—hanya dipandang sebatas infrastruktur fisik pengendalian banjir, bukan penguatan produktivitas atau hilirisasi.
Daftar Absen yang Mengkhawatirkan
Yang paling mengejutkan dari APBD Bojonegoro 2026 bukanlah apa yang tertulis di dalamnya, melainkan apa yang yang tidak tertulis. Sektor-sektor yang memegang kunci kemandirian ekonomi daerah pasca-migas justru absen total dari daftar pemanfaatan dana bagi hasil ini:
UMKM dan Koperasi
Industri dan Perdagangan
Pengembangan Pariwisata
Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan
Riset, Inovasi, dan Energi Terbarukan
Penurunan pendapatan dari Rp 2,51 triliun menjadi Rp 942 miliar seharusnya menjadi alarm penting bahwa ketergantungan pada minyak bumi tidak bisa berlangsung selamanya.
Membiayai Hari Ini, Menggadaikan Hari Esok
Dokumen APBD memang tidak berbicara tentang niat politik, ia hanya menunjukkan ke mana arah aliran uang mengalir. Dari angka-angka di atas, terlihat satu kesimpulan yang jelas: Bojonegoro masih menggunakan pola pikir lama. Pemerintah daerah terjebak membiayai kebutuhan tahunan dan pembangunan fisik jangka pendek yang kasat mata.
Ketika produksi minyak merosot tajam, tidak ada desain arsitektur yang serius menuju ekonomi pasca-migas. Bojonegoro sibuk menumpuk batako sekolah, mengelas besi tanggul, dan menggelar aspal jalan, namun membiarkan fondasi kemandirian ekonomi rakyatnya keropos tanpa arah.
Jika pola belanja ini tidak segera dievaluasi, maka saat minyak di perut bumi Bojonegoro benar-benar kering, daerah kaya ini terancam terbangun dari mimpi indah; menyisakan bangunan-bangunan fisik yang menua di atas tanah yang kembali melarat.
Penulis : Syafik
Sumber data : Lampiran VIII Perbup Bojonegoro No. 31/2024 (APBD 2025) dan Perbup No. 66/2025 (APBD 2026), diakses melalui bpkad.id.
Disclaimer : Penulisan dan analisa dibantu oleh teknologi AI
