damarinfo.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi memulai tahapan Ground Check (GC) atau verifikasi dan validasi lapangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima program sosial benar-benar valid dan tepat sasaran.
Pemkab memulai proses ground check sejak Senin 11-5-2026 dan menargetkan pelaksanaan berlangsung selama dua pekan.
ASN Turun Langsung ke Lapangan
Dalam pelaksanaannya, Pemkab melibatkan ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh turut mendukung proses verifikasi di lapangan.
Langkah ini menjadi tindak lanjut dari koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada 5 Mei lalu serta rapat teknis bersama Sekda Edi Susanto pada 6 Mei 2026.
Sebelumnya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono juga menegaskan pentingnya validitas data penerima bantuan sosial saat memberikan arahan kepada aparatur desa dan pendamping desa pada 22 April lalu.
Temukan Sejumlah Anomali Data
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo, menjelaskan bahwa proses verifikasi DTSEN sebelumnya telah berlangsung pada Januari hingga April 2026.
Namun setelah analisis, pemerintah menemukan sejumlah anomali atau kejanggalan data yang perlu dicek ulang di lapangan.
“Mulai kemarin kami menggelar rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check berjalan akuntabel. Hari ini ASN mulai turun langsung ke lapangan,” ujarnya, Selasa 12-5-2026.
Agus mencontohkan beberapa temuan anomali, seperti data pendapatan yang tidak sesuai, satu rumah dihuni sembilan kepala keluarga, hingga luas rumah yang berbeda dengan kondisi riil.
Cocokkan Data dengan Kondisi Riil
Menurut Agus, ground check menjadi langkah penting untuk mencocokkan kondisi masyarakat dengan indikator kesejahteraan versi BPS.
Verifikasi tersebut mencakup empat komponen utama, yaitu tingkat pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, dan kondisi hunian.
Targetkan Data Lebih Akurat
Melalui gerakan ground check ini, Pemkab Bojonegoro berharap dapat menghasilkan basis data sosial yang lebih bersih, akurat, dan kredibel.
Dengan data yang valid, pemerintah menargetkan program bantuan sosial dan intervensi kemiskinan dapat tersalurkan lebih efektif kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Editor : Syafik
Sumber : bojonegorokab.go.id
