damarinfo.com – Tahun 2026 menjadi alarm serius bagi fiskal Kabupaten Bojonegoro. Dalam APBD 2026, pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan turun lebih dari Rp1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang selama ini menopang kekuatan fiskal daerah.
Akibatnya, ruang belanja daerah mulai tertekan. Di tengah menyusutnya transfer pusat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro praktis hanya memiliki sedikit pilihan untuk menjaga kapasitas fiskalnya. Salah satu opsi paling realistis adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Masalahnya, struktur PAD BUMD Bojonegoro justru sangat bergantung pada PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), perusahaan pengelola Participating Interest (PI) Blok Cepu. Selama bertahun-tahun, PT ADS menjadi penyumbang utama PAD BUMD dengan kontribusi ratusan miliar rupiah ke kas daerah.
Kini situasinya mulai berubah. Ketika produksi migas Blok Cepu menurun, PT ADS tidak memiliki banyak ruang untuk menaikkan setoran PAD. Sebab seluruh pendapatan perusahaan bergantung langsung pada produksi minyak.
Artinya, ketika lifting turun, maka laba perusahaan, dividen, hingga kontribusi PAD hampir pasti ikut melemah.
PT ADS Mengubah Struktur PAD BUMD Bojonegoro
Sebelum PT ADS mulai membagikan dividen PI migas, kontribusi BUMD terhadap PAD Bojonegoro sebenarnya relatif kecil. Pada 2019, total setoran seluruh BUMD hanya sekitar Rp16,8 miliar.
Namun sejak distribusi keuntungan PI diputuskan melalui RUPS pada 2020, struktur PAD BUMD Bojonegoro berubah drastis.
Kontribusi PAD BUMD Bojonegoro
| BUMD | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT ADS | Rp122,9 M | Rp371,7 M | Rp105,8 M | Rp148,9 M | Rp127,1 M |
| Bank Jatim | Rp14,4 M | Rp14,6 M | Rp15,6 M | Rp15,9 M | Rp16,3 M |
| PD BPR Bojonegoro | Rp5,6 M | Rp7,3 M | Rp10,1 M | Rp12,1 M | Rp10,7 M |
| PT BBS | – | Rp1,3 M | Rp2,2 M | Rp1,7 M | Rp404 Juta |
| PDAM | – | Rp2,6 M | Rp3,3 M | Rp3,3 M | Rp2,2 M |
Pada 2024, PT ADS menyumbang sekitar 80,8 persen total PAD seluruh BUMD.
Data tersebut menunjukkan bahwa struktur PAD BUMD Bojonegoro saat ini sangat timpang dan bertumpu hampir sepenuhnya pada satu perusahaan.
Persoalannya, PT ADS bukan BUMD yang dapat memperluas pasar, membuka lini usaha baru, atau melakukan ekspansi agresif untuk mengejar pertumbuhan laba. PT ADS hanya mengelola Participating Interest Blok Cepu. Perusahaan tidak menjalankan produksi minyak secara langsung dan tidak memiliki sumber pendapatan lain di luar PI migas.
Karena itu, kemampuan ADS menghasilkan keuntungan sepenuhnya mengikuti produksi migas Blok Cepu.
Modal Rp8 Miliar, Untung Hampir Rp900 Miliar
Secara bisnis, investasi Pemkab Bojonegoro di PT ADS sebenarnya sangat menguntungkan.
Dengan penyertaan modal sekitar Rp8 miliar, daerah telah menerima manfaat fiskal sekitar Rp876 miliar sejak distribusi dividen dimulai pada 2020. Artinya, manfaat yang diterima daerah sudah lebih dari 100 kali lipat dibanding modal awal.
Namun di balik besarnya angka tersebut, terdapat fakta penting yang masih menjadi kontroversi yakni skema pembagian keuntungan atau deviden :
- 75 persen untuk PT Surya Energi Raya (SER),
- 25 persen untuk Pemkab Bojonegoro.
Skema tersebut menunjukkan bahwa porsi keuntungan terbesar justru mengalir kepada mitra dibanding pemerintah daerah, meskipun PI migas berada di wilayah Bojonegoro. Karena itu, meski Pemkab tetap menerima manfaat fiskal sangat besar, distribusi keuntungan PI sebenarnya jauh lebih menguntungkan pihak mitra secara ekonomi.
Produksi Menurun, Setoran PAD Sulit Dipertahankan
Laporan keuangan ADS 2024 mulai menunjukkan tekanan yang cukup jelas. Pada 2024:
- pendapatan PSC turun dari US$48,39 juta menjadi US$42,31 juta,
- laba bersih turun dari US$29 juta menjadi US$26,6 juta.
Meski perusahaan masih sangat sehat, arah trennya mulai terlihat.
Masalahnya, PT ADS hampir tidak memiliki ruang intervensi untuk membalikkan kondisi tersebut. Selama produksi minyak Blok Cepu menurun, maka pendapatan PI otomatis ikut melemah.
Dengan kata lain, PT ADS bukan perusahaan yang gagal. Justru secara finansial perusahaan ini sangat sukses. Namun keberhasilan tersebut sepenuhnya mengikuti siklus produksi migas.
Karena kontrak Blok Cepu akan berakhir pada 2035, maka tekanan terhadap setoran PAD dari ADS sangat mungkin terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
APBD Mulai Kehilangan Bantalan Fiskal
Dampak penurunan itu mulai terlihat pada RAPBD 2026.
Kontribusi PAD dari sektor BUMD diproyeksikan turun cukup tajam, terutama akibat melemahnya dividen PT ADS. Situasi tersebut membuat APBD Bojonegoro perlahan mulai kehilangan bantalan fiskal terbesarnya.
Persoalannya semakin rumit karena BUMD lain belum mampu mengimbangi dominasi ADS.
Pada 2024:
- Bank Jatim hanya menyetor Rp16,3 miliar,
- PD BPR Bojonegoro Rp10,7 miliar,
- PDAM Rp2,2 miliar,
- sementara PT BBS hanya Rp404 juta.
Artinya, sekalipun seluruh BUMD lain tumbuh, skalanya masih terlalu kecil untuk menutup penurunan ADS.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun Bojonegoro menikmati surplus migas tanpa memiliki struktur PAD BUMD yang benar-benar seimbang.
PT ADS Tidak Bisa Berbuat Banyak di Tengah Penurunan Produksi
Karena PT ADS hanya menjadi kendaraan penerima manfaat Participating Interest (PI), maka perusahaan ini tidak memiliki banyak ruang untuk mengubah situasi ketika produksi migas mulai turun.
PT ADS tidak mengoperasikan sumur minyak, tidak mengendalikan lifting, dan tidak memiliki sumber pendapatan lain di luar PI Blok Cepu. Seluruh kemampuan perusahaan menghasilkan laba sepenuhnya mengikuti produksi migas di lapangan tersebut.
Akibatnya, ketika produksi Blok Cepu menurun:
- pendapatan PI ikut turun,
- laba perusahaan melemah,
- dan setoran PAD otomatis ikut tertekan.
Dalam posisi seperti itu, ruang gerak PT ADS memang sangat terbatas. Perusahaan tidak dapat melakukan ekspansi agresif untuk mengejar pertumbuhan pendapatan seperti perusahaan pada umumnya. Selain itu, PT ADS juga tidak memiliki fleksibilitas untuk membuka lini usaha baru sebagai penopang laba.
Karena itu, penurunan setoran PAD dari PT ADS sebenarnya bukan semata persoalan kinerja perusahaan, melainkan konsekuensi langsung dari menurunnya produksi migas Blok Cepu.
Dan selama tren produksi minyak terus bergerak turun hingga mendekati akhir kontrak 2035, maka tekanan terhadap kontribusi PAD dari PT ADS sangat mungkin akan terus berlanjut. Kondisi tersebut juga akan berdampak langsung pada penurunan total PAD dari sektor BUMD, mengingat hingga saat ini kontribusi PT ADS masih mendominasi lebih dari 80 persen pendapatan BUMD Bojonegoro.
Penulis : Syafik
Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemkab Bojonegoro 2019 – 2024. bpkad.id
Disclaimer : Penulisan dan analisa data dibantu oleh AI.
