damarinfo.com – Bojonegoro saat ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan APBD terbesar di Jawa Timur. Dana Bagi Hasil (DBH) migas membuat pendapatan daerah menembus triliunan rupiah setiap tahun. Namun jika menoleh ke belakang, ternyata ketergantungan Bojonegoro terhadap pemerintah pusat bukanlah hal baru.
Arsip APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 1992/93 hingga 1996/97 memperlihatkan bagaimana kecilnya kemampuan fiskal daerah pada masa itu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat terbatas, sementara sebagian besar pembiayaan pembangunan berasal dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi.
PAD Bojonegoro Pernah Hanya Rp3,5 Miliar
Pada tahun anggaran 1996/97, total PAD Bojonegoro tercatat hanya sekitar Rp3,57 miliar.
Sumbernya berasal dari:
- Retribusi daerah sekitar Rp2,2 miliar
- Pajak daerah Rp921 juta
- Penerimaan dinas Rp180 juta
- Laba BUMD hanya sekitar Rp50 juta
Padahal pada tahun yang sama, total penerimaan daerah mencapai sekitar Rp33,4 miliar.
Artinya, kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah bahkan hanya berada di kisaran 10 persen. Sisanya berasal dari transfer dan bantuan pemerintah di atasnya.
Data ini menunjukkan bahwa sejak era 1990-an, kemampuan fiskal Bojonegoro sebenarnya masih sangat terbatas.
Pembangunan Daerah Dibiayai Bantuan Pemerintah
Ketergantungan tersebut terlihat jelas dalam struktur penerimaan pembangunan daerah.
Pada tahun 1996/97 misalnya:
- Bantuan pembangunan Dati II mencapai Rp10,2 miliar
- Bantuan pembangunan desa Rp2,7 miliar
- Bantuan sarana pendidikan Rp868 juta
- Bantuan kesehatan Rp244 juta
Artinya, sebagian besar pembangunan daerah saat itu masih bergantung pada bantuan sektoral pemerintah pusat dan provinsi.
Karena itu, ruang gerak pemerintah daerah juga belum sepenuhnya mandiri. Banyak program pembangunan harus mengikuti arah kebijakan dari pusat.
PBB Bahkan Lebih Besar daripada PAD
Fakta menarik lain terlihat dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pada 1996/97:
- Realisasi PBB mencapai sekitar Rp4,2 miliar
- Sedangkan total PAD hanya Rp3,57 miliar
Artinya, penerimaan PBB saja lebih besar dibanding seluruh PAD Bojonegoro.
Sektor penyumbang terbesar PBB saat itu berasal dari:
- Pedesaan
- Pertambangan
- Kehutanan
Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Bojonegoro pada masa itu masih bertumpu pada sektor agraria dan sumber daya alam, sementara basis industri dan usaha daerah belum berkembang kuat.
Belanja Pegawai Mulai Mendominasi
Di sisi pengeluaran, struktur APBD Bojonegoro pada 1990-an juga mulai menunjukkan pola yang masih terasa hingga hari ini.
Pada 1996/97:
- Belanja pegawai mencapai sekitar Rp7,1 miliar
- Total belanja rutin sekitar Rp12,6 miliar
Artinya, lebih dari separuh belanja rutin daerah sudah digunakan untuk kebutuhan aparatur pemerintah.
Sementara itu, anggaran perjalanan dinas saat itu tercatat hanya sekitar Rp74 juta.
Jika dibandingkan kondisi sekarang, nilainya memang terlihat kecil. Namun pola pengeluarannya memperlihatkan bahwa belanja birokrasi sejak dulu sudah menjadi komponen dominan dalam APBD daerah.
Tiga Dekade Berlalu, Ketergantungan Itu Tetap Ada
Tiga puluh tahun kemudian, nilai APBD Bojonegoro memang melonjak sangat besar. Pada 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp6,4 triliun.
Namun jika dilihat strukturnya, ketergantungan terhadap transfer pusat ternyata belum benar-benar hilang.
PAD Bojonegoro tahun 2025 tercatat sekitar Rp1,1 triliun, atau hanya sekitar 17 persen dari total pendapatan daerah.
Artinya, sebagian besar pendapatan daerah saat ini masih berasal dari transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil migas.
Bedanya, jika pada 1990-an Bojonegoro bergantung pada bantuan pembangunan dan transfer rutin, kini ketergantungan itu bergeser pada transfer berbasis sumber daya alam.
Di Balik Angka
Sejarah APBD Bojonegoro menunjukkan satu hal penting: daerah ini memang berubah menjadi jauh lebih kaya dibanding tiga dekade lalu. Namun pertanyaan tentang kemandirian fiskal ternyata masih belum sepenuhnya terjawab.
Karena pada akhirnya, ukuran kekuatan sebuah daerah bukan hanya seberapa besar anggarannya, tetapi juga seberapa mampu daerah itu membiayai dirinya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari luar.
Penulis: Syafik
Sumber: Bojonegoro Dalam Angka 1996, BPS Bojonegoro
Disclaimer: Penulisan dan analisa data dibantu oleh teknologi AI.
