Bojonegoro masih menjadi kabupaten terkaya ke dua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Anggaran Tahun 2021 dipatok sebesar Rp 6,2 Triliun.
Meski pendapatan daerahnya hanya Rp 3,8 triliun, namun kekurangannya atau defisitnya dapat ditutup dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 yang diperkirakan mencapai Rp 2,4 triliun.
Ditelisik dari sumber pendapatan daerah terbesar, Kabupaten Bojonegoro masih tergantung dari Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya dari Migas, tahun 2021 Bojonegoro mendapatkan DBH tertinggi se Jawa Timur yakni Rp 1,5 triliun. DBH dari Migas sendiri sebesar Rp 1,3 triliun. Dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,9 triliun atau 73 persen dari pendapatan daerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya hanya mampu menyumbang 18,2 persen dari total pendapatan daerah dengan nilai Rp 691.3 miliar. Sisanya dari lain-lain pendapatan yang sah yakni sebesar Rp 98.5 miliar.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyampaikan pengakuannya dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021, bahwa Bojonegoro masih tergantung dana transfer dari pusat. Dan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari PAD agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Untuk belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memasang angka Rp 6,2 triliun. Dari angka tersebut, Rp 3,1 triliun digunakan untuk belanja operasi atau 51 persen dari total belanja. Belanja operasi terbanyak digunakan utuk belanja pegawai sebesar Rp 1.431.404.690.835,00 atau 45 persen dari keseluruhan belanja operasi.
Untuk belanja modal, Pemkab Bojonegoro merencanakan anggaran sebesar Rp 1.956.797.609.851,00 atau 32 persen dari total belanja daerah. Dari belanja modal tersebut sebanyak 76 persen atau senilai Rp 1.490.507.151.335,00 digunakan untuk belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
Pada pos belanja transfer direncanakan sebesar Rp 1.057.837.837.794 dengan belanja terbesar untuk belanja bantuan keuangan yang mencapai Rp 1.043.873.822.519. Sementara pada pos belanja tak terduga dialokasikan anggaran sebesar Rp 13.964.015.275.
Belanja pembangunan jalan dan jembatan menjadi prioritas tahun 2021. Sebut saja pembangunan jalan cor sepanjang 190,07 km dengan anggaran yang disediakan Rp. 983.121.194.000 (Hampir satu triliun), untuk menuntaskan pembanguan ruas jalan poros kabupaten.
Tidak hanya berhenti disitu, Pemkab Bojonegoro merencakan pengaspalan jalan poros desa dengan alokasi anggaran Rp 452.274.660.000 untuk jalan sepanjang 331,996 km. Selain itu Pemkab Bojonegoro sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 88.850.000.000, untuk pembangunan jalan Bojonegoro-Babat dengan mekanisme hibah ke pemerintah pusat.
Untuk pembangunan jembatan, Pemkab Bojonegoro menyediakan anggaran Rp 76.474.045.585, untuk menghubungkan jalan poros kabupaten yang sudah dicor. Sedangkan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban di Kecamatan Kanor, tahun 2021 direncanakan untuk diselesaikan, Pemkab Bojonegoro memasang anggaran Rp 97.248.800.000.
Kenyamanan berkendaraan di jalan yang beraspal menjadi salah satu program Pemkab Bojonegoro, dengan merencanakan pengaspalan (overlay) jalan yang sudah dicor pada tahun 2017 dan 2018 di 20 ruas jalan dengan anggaran Rp 8.114.400.000.
Pusat perekonomian di Bojonegoro yakni pasar tradisional juga menjadi sasaran prioritas pembangunan di tahun 2021, yakni dalam program penataan empat pasar tradisional dengan anggaran Rp 83.270.035.760.
Dalam bidang wisata, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran Rp 24.997.356.495 untuk membangun wisata religi di Kecamatan Margomulyo dalam bentuk Masjid Modern yang dipadu dengan taman.
Program di atas adalah bagian dari 34 program prioritas di tahun 2021 yang direncakan untuk direalisasikan.Termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan pertanian. Sebut saja Program Petani Mandiri yang anggarannya semakin ditingkatkan dari tahun ke tahun, jika tahun 2020 anggaran yang disediakan hanya Rp 50 miliar, tahun 2021 anggaranya dinaikan menjadi Rp 95,5 miliar yang ditargetkan untuk 57 ribu petani yang tergabung dalam 503 kelompok tani. Atau dalam bidang pendidikan, Pemkab Bojonegoro menyediakan anggaran Rp 22.500.000.000 untuk program beasiswa scientist yang ditargetkan untuk 750 mahasiswa. Dan juga anggaran sebesar Rp 55.222.200.000 untuk program Pemberian Tambahan Insentif kepada GTT/PTT dan GTY/PTY serta tenaga kesehatan.
Masyarakat Bojonegoro tentu berharap bahwa seluruh program tersebut dapat terealisasi secara maksimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pasalnya beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara maskimal, sebut saja Program Petani Mandiri (PPM) yang pada tahun 2019 hanya teralisasi 16 persen, sementara pada tahun 2020, sampai pertengahan November 2020 baru terserap 56 persen.
Kendala verifikasi penerima manfaat PPM seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan melakukan verifikasi di awal tahun sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Padahal tahun 2021 dari sisi jumlah anggaran dinaikan 50 persen lebih dari tahun 2020.
Dari rencana anggaran tahun 2021 belum terlihat ada rencana untuk menjaga kemandirian anggaran Kabupaten Bojonegoro di masa mendatang, di saat dana dari pemerintah pusat harus berkurang karena sudah menurunnya DBH.
Harapannya di tahun anggaran berikutnya Pemerintah Bojonegoro sudah merencanakan program kemandirian anggaran pasca susutnya aliran minyak dan gas dari Bumi Angling Dharmo ini. Sehingga anggaran Kabupaten Bojonegoro tetap kokoh untuk membiayai pembangunan di Bojonegoro.
Tentu bukan karena transfer DBH ke Bojonegoro masih yang tertinggi di antara pendapatan lainnya belanja terus dilakukan. Tetapi lebih karena azas manfaat, efisiensi dan pemerataan.
Selamat Berbelanja Bojonegoro ku..
Penulis : Syafik
Editor : Sujatmiko
