Suyoto yang melanjutkan kepemimpinan Santoso sejak tahun 2008, mengawali pembangunan di Bojonegoro dengan APBD Rp. 892,3 miliar, dengan titik awal kemiskinan pada 23,87 persen dengan jumlah penduduk miskin 292.700 jiwa.
Pada periode pertama memimpin Bojonegoro APBD Bojonegoro bergerak naik di atas angka Rp. 1 triliun, dan di akhir periode kepimpinan periode pertama tahun 2013, APBD Bojonegoro sebesar Rp. 2,14 triliun. Sementara angka kemiskinan 16,02 persen atau turun sebanyak 7,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 196.800 jiwa atau turun sebanyak 95.900. Pada tahun 2013 Bojonegoro masih masuk 10 besar kabupaten termiskin di Jawa Timur.
Pada periode ke dua Suyoto memimpin, APBD Bojonegoro terus merangkak naik seiring dengan kenaikan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, dan di akhir periode kepemimpinannya di Bojonegoro tahun 2018, angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro keluar dari 10 besar Kabupaten Termiskin, tepatnya di tahun 2016 dan menempati urutan ke 11. Pada tahun 2018 APBD Bojonegoro sebesar Rp. 3,62 triliun, sementara angka kemiskinan Bojonegoro adalah 13,16 persen atau turun sebanyak 2,86 persen dengan penduduk miskin sebanyak 163.940 jiwa atau turun sebanyak 32.860 jiwa.
Jadi Suyoto dalam dua periode kepemimpinannya mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 10,71 persen dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 128.760 jiwa.
Anna Mu’awanah meski diuntungkan dengan nilai APBD yang besar, namun harus menghadapi kondisi yang sangat tidak menguntungkan yakni Pandemi Covid-19 selama dua tahun yakni 2020 – 2021. APBD Bojonegoro pada awal Anna Mu’awaah memimpin adalah Rp. 3,68 triliun, dengan titik nol, angka kemiskinan sebesar 13,16 persen dengan jumlah penduduk miskin 163.940 jiwa.
Di akhir kepemimpinannya tahun 2023 APBD (induk) Bojonegoro mencapai Rp. 7,4 triliun atau naik sebesar Rp. 3,84 triliun. Sementara jumlah penduduk miskin di tahun 2022 adalah sebanyak 153.400 jiwa atau turun sebanyak 10.540 jiwa, dan angka kemiskinannya adalah 12,21 persen atau turun sebanyak 0,95 persen dari sejak memimpin tahun 2018.
Nyatanya anggaran bukan satu-satunya faktor yang bisa “disalahkan”, karena ternyata besarnya anggaran tidak mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Tentu Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto punya tugas untuk melanjutkan Pekerjaan Rumah (PR) dari pemimpin Bojonegoro sebelumnya yakni mengentaskan kemiskinan, meski hanya memimpin satu tahun atau lebih.
Ya bisa jadi penurunan angka kemiskinan tidak akan cukup signifikan, namun jika data penduduk miskin sudah lebih valid, program-programnya tepat sasaran, dan inovasi program baru yang tepat bisa jadi penurunannya bakal lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.
Selamat Hari Jadi Bojonegoro, semoga semakin banyak lagi penduduknya yang keluar dari kemiskinan dan Bojonegoro lebih sejahtera.
Penulis : Syafik
