Bojonegoro, damarinfo.com – Lagi dan lagi, di ahir pelaksanaan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, kembali muncul tanggapan dari saksi Partai Politik (Parpol) terkait dengan pergeseran suara. Kali ini kembali terjadi di PPK Padangan yakni sebanyak 178 suara DPR RI di Partai Golkar bergeser ke PKB.
Di hari terahir setelah empat hari berlangsung rekapitulasi di tingkat KPU, bermunculan temuan saksi Parpol adanya pergeseran suara baik di internal Parpol maupun lintas Parpol, meski saat Rekapitulasi di tingkat PPK ada di dua PPK di temukan yakni PPK Padangan dan PPK Margomulyo. Namun, di tingkat KPU masih kembali di temukan pergeseran suara.
Sehari sebelum penyampaikan hasil pencermatan dan finalisasi, pada Kamis, 29 Februari 2024, saksi Partai Golkar Dausin Nazula menyampaikan, jika ada temuan di PPK Padangan untuk Caleg DPR RI yaitu ada selisih suara di 7 desa, meliputi Desa Tebon, Prangi, Purworejo, Ngasinan, Cendono, Sidorejo, Padangan, terletak di 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kami meminta kepada Bawaslu untuk ikut mencermatinya,” pinta Nazula pada Kamis 29-Februari-2024.
Pada Jum’at 1 Maret 2024, di hari penyampaian hasil pencermatan dan finalisasi serta penandatangan saksi dan panitia penyelanggara. Di lakukan pembukaan form C plano di 7 desa di 20 TPS sesuai permintaan saksi Partai Golkar. Setelah di buka dan di lakukan pencocokan ada sebanyak 178 dari perkiraan pergeseran 183 suara dari Partai Golkar ke PKB DPR RI.
Ketua KPU Bojonegoro atas terjadinya pergeseran suara yang terjadi di sejumlah PPK mengatakan, jika sebenarnya kejadian yang banyak perbaikan malah terkait dengan silisih jumlah pemilih dari pada adanya pergeseran suara antar partai maupun antar Caleg di internal partai, hal ini di sebabkan bisa karena salah penulisan atau salah penginputan data di bawah.
“Sebenarnya untuk pergeseran suara Parpol baik antar Caleg maupun antar caleg lain Parpol masih banyak adanya selisih jumlah daftar pemilih dan ini di sebabkan banyak faktor, bisa salah tulis atau salah dalam penginputan,” ungkapnya.
Atas insiden pergeseran suara tersebut, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengaku telah mendalami dan melakukan kajian atas kasus tersebut. Karena memang ada sisi blind spot dalam pengawasan saat rekapitulasi di PPK. Seperti penandatanganan dan penyerahan form D hasil tidak di lakukan di waktu itu juga namun di hari berikutnya.
“Kita telah mendalami dan melakukan kajian atas kasus pergeseran suara di sejumlah PPK,” tegas Handoko Sosro Hadi Wijoyo selaku Ketua Bawaslu Bojonegoro.
Seperti di beritakan, pergeseran suara terjadi di sejumlah PPK. Yang mana saat rekapitulasi di tingkat PPK di ketahui terjadi di PPK Padangan yang pergeserannya hingga ribuan suara antar Caleg di Partai Golkar. Di ketahui sebelum di lakukan penandatanganan form D hasil. Sehingga Bawaslu merekomendasikan agar di lakukan rekapitulasi ulang untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
Kemudian di PPK Margomulyo juga terjadi kasus pergeseran suara antar Parpol yaitu sekitar 500 lebih suara Partai / Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergeser ke Partai Gerindra. Kasus ini di ketahui saksi setelah penandatangan form D hasil dan sudah di bawa pulang masing-masing saksi sehari setelahnya dan malporkan kejadian tersebut ke Panwas Kecamatan.
Saat rekapitulasi di KPU, hari pertama kasus pergeseran suara terjadi di DPRD Kabupaten yakni suara Caleg Partai Golkar bergeser ke Partai Demokrat di PPK Bojonegoro, kemudian suara partai maupun Caleg di internal Partai Nasdem dan PKB di PPK Balen. Selanjutnay di hari ke tiga yang di tindaklanjuti di hari ke empat yaitu pergeseran suara DPR RI Partai Golkar bergeser ke PKB di PPK Padangan.
Penulis : Rozi
