Bojonegoro,damarinfo.com – Kajian Sor Keres (KSK) seri ke 6, Selasa 12-7-2022, menyoal tentang Kemiskinan Ekstrem atau bahasa dalam bahasa inggris disebut Extreme Poverty di Bojonegoro. Narasumber yang dihadirkan adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Bojonegoro, Lasuri.
Lasuri menyampaikan salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Caranya adalah pada awal tahun anggaran segera direalisasika pekerjaan-pekerjaan yang sudah direncanakan agar masyarakat segera mendapatkan pekerjaan. Sehingga segera ada perputaran uang di masyarakat Bojonegoro.
“syaratnya pekerjanya adalah pekerja lokal Bojonegoro” Kata Lasuri.
Lanjut Lasuri namun sayangnya hingga akhir Juni 2022, serapan anggaran untuk 21 persen, itupun lebih banyak untuk belanja pegawai.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPMD) Kabupaten Bojonegoro Edi Prayitno menjelaskan secara runtut tentang munculnya istilah kemiskinan ekstrem di Indonesia. Istilah kemiskinan ekstrem pada awalnya adalah dari Kementerian Desa, karena isu ini menarik sehingga banyak kementerian menjadi terlibat dalam mengelola isu ini. Selanjutnya Kementerian Desa melakukan sensus data Sustainable Devlopement Goals (SDGs) kepada 419 desa dan 1,3 juta jiwa. Data yang sudah terkumpul dari seluruh wilayah Indonesia di kumpulkan di Pusata data dan Informasi (Pusdatin) di Jakarta, sayangnya data tersebut tidak menjadi open data. Salah satu hasil yang dapat diketahui adalah bahwa dari seluruh desa sekita 75 ribu desa ada kasus kemiskinan ekstrem. Di Bojonegoro isu kemiskinan ekstrem ini menjadi menarik karena Kabupaten Bojonegoro menjadi Pilot Project penanganan kemiskinan ekstrem.
“di Bojonegoro ada 25 desa yang tersebar di lima kecamatan yang menjadi pilot project” Kata Edi Twity panggilanya
Edi Twity menambahkan jumlah penduduk yang masuk dalam kemiskinan ekstrem adalah 96.381 jiwa dari data kementerian desa.
Pengusaha Muda dari Bojonegoro Mukron pun ikut bersuara soal kemiskinan ekstrem ini. menurutnya Kemiskinan selalu menjadi bahan politik saat pencalonan dari Presiden hingga Bupati. Mukron juga menyampaikan bahwa yang dikatakan miskin salah satunya adalah tidak punya pekerjaan, sehingga pemerintah harus membuat regulasi yang kuat untuk mengakomodir kekuatan-kekuatan ekonomi untuk menyedikan pekerjaan, contohnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mampu menyerap tenaga kerja. Namun salah satu permasalahan UMKM adalah dana (modal)
“Pemerintah hadir di tengah-tengah kita” Pungkas Mukron.
Menanggapi pernyataan Mukron tersebut Lasuri menyampaikan bahwa dirinya sepakat bahwa UMKM ini luar biasa karena saat pandemi mampu bertahan. Lasuri pun menyampaikan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Bojonegoro juga keberadaan dana deposito di Bank Jatim agar memberikan fasilitas akses modal untuk UMKM dengan bunga paling rendah.
“Kalau perlu APBD digunakan untuk subsidi bunga” Kata Lasuri.
Pengusaha Mebel dari Sukorejo Rohman menceritakan pengalaman dari UMKM yang mencoba mendapatkan modal dari BPR Bank Daerah Bojonegoro, yang ternyata bunga kredit yang ditawarkan lebih tinggi dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
“Kalau bunga kreditnya diatas KUR maka tidak akan laku produk BPR itu” Kata Rohman.
Rohman juga menyampaikan keberadaan Galeri UMKM yang ternyata tidak dimanfaatkan, padahal ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menampung produk UMKM dengan pengelolaan yang lebih baik dari tenaga yang memang sudah ahli.
Hampir semua peserta kajian siang itu terlibat aktif dalam pembahasan kemiskinan ekstrem ini, tak terasa jarum jam sudah mendekati pukul empat sore sehingga diskusi harus diakhiri.
Penulis : Syafik
