Kajian Sor Keres Seri-4
Petani, Tengkulak dan Penguasa

oleh
oleh
(Kajian Sor Keres Seri-3, Rabu 22-6-2022. Foto : Udin)

Bojonegoro,damarinfo.com – Siang hari Rabu 22-Juni-2022 mentari bersinar terik, tampak gumpalan awan berarak diangkasa sesekali menghalangi sinar mentari. Teriknya siang hari ini tidak membuat para peserta Kajian Sor Keres (KSK) beranjak dari tempat duduknya yang berada di bawah pohon kersen (keres) di Warungnya Bu Tyok di Jalan Soeharso Bojonegoro.

Sekretaris KSK Yazid Mari’e menyampaikan pengantar diskusi  bahwa para petani menghadapi masalah saat penjualan saat panen, dan para tengkulak memanfaatkan itu demi keuntungan pribadinya. Sementara tidak ada regulasi untuk melindungi para petani.

“Para tengkulak yang paling diuntungkan ketika panen, para pemilik Combi (kendaraan untuk panen) yang menentukan harga” Kata Yazid Mari

Ketua KSK Dry Subagyo menyampaikan gagasanya soal kemandirian petani dalam bidang pupuk yakni dengan mengurangi ketergantungan kepada pupuk kimia dengan memproduksi pupuk organik dari limbah domestik.

“Harganya lebih murah, dan unsur hara tanah tetap terjaga sehingga produksi pertanian tetap tinggi” kata Pengusaha asal Kecamatan Gondang ini.

Diskusi menyoal Petani, tengkulak dan penguasa itu berlangsung santai namun tetap serius, narasumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Agung Supriyanto menyampaikan pendapatnya dengan runtut, mulai dari pengelolaan anggaran hingga prioritas anggaran untuk bidang pertanian.

Baca Juga :   Dinas Pertanian : Perlu Regulasi Pelarangan Jebakan Tikus Menggunakan Listrik

“jika Bidang Pertanian menjadi prioritas, maka dapat dilihat jumlah anggaran yang dialokasikan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)  Bojonegoro” Kata Politisi Asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Agung-panggilanya- menambahkan bahwa APBD Kabupaten Bojonegoro sangat mencukupi untuk membuat program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Para peserta pun antusias mengikuti diskusi yang digelar, hampir semua peserta menyampaikan gagasannya dan usulan terkait permasalahan petani ini. Di antaranya adalah soal anjloknya harga komoditi saat panen, kesulitan dan mahalnya harga pupuk, dan perlindungan hukum bagi petani yang memproduksi pupuk sendiri.

“digitalisasi pertanian di era milenial ini, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan penjualan para petani” Kata Joko Supoyo memberikan ide segar sebagai salah satu solusi masalah penjualan hasil pertanian.

Untuk mengurangi ketergantungan pupuk diusulkan memproduksi pupuk dari bahan alami atau disebut pupuk organik, namun masalahnya adalah dari sisi aturan hukumnya, sehingga para petani merasa tidak nyaman dan tidak aman dalam memproduksi pupuk organik sendiri

Baca Juga :   Hingga Ujung Tahun 2022, Realisasi Belanja APBD Bojonegoro baru 48,95 Persen

“Perlindungan hukum menjadi penting untuk membangun kemandirian petani” Kata Pendamping Mandiri Petani, Choirul.

Soal ketahanan pangan sebenarnya sudah menjadi program pemerintah dengan kewajiban menyediakan alokasi anggaran Dana Desa (DD) minimal 20 persen.

“bisa digunakan untuk membangun JITUT atau untuk kegiatan lain yang kaitanya dengan ketahanan pangan” ujar Tenaga Ahli Profesional Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bojonegoro Didik Wahyudi.

Diskusi yang masih gayeng tersebut harus diakhiri karena jarum jam sudah menunjukan pukul 16.00 WIB, sajian kopi dan tempe, ote-ote, gedang goreng dan limpang-limpung pun sudah tak bersisa. Sebagai penutup Agung menyampaikan harapannya agar KSK harus mampu berkolaborasi dengan penguasa, agar yang menjadi hasil kajian dapat disampaikan dan dilaksanakan. Menurutnya era sekarang bukan era konfrontasi, karena keberhasilan era sekarang lebih ditentukan bagaimana sebuah komunitas mampu berkolaborasi

Penulis : Syafik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *