Kajian Sor Keres Seri -3
APBD Besar Harus Mampu Menurunkan Kemiskinan di Bojonegoro

oleh
oleh
(Kajian Sor Keres seri -3 Selasa, 14-6-2022. Foto : Zid)

Bojonegoro,damarinfo.com – Kajian Sor Keres (KSK) kali ini Selasa 14-6-2022, terpaksa harus berpindah dari di bawah pohon kersen (Keres) ke dalam warung, pasalnya hari ini hujan mengguyur kota Bojonegoro.  Meski berdesakan tetapi tidak menghilangkan gayengnya diskusi dengan sajian kopi dan tempe hangat buatan pemilik warung Bu Tyo.

KSK seri -3 ini juga istimewa karena hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto. Karena biasanya tidak ada narasumber dari luar anggota KSK.

Menyoal tentang Asosiasi Kompeten, Pengusaha Kompetitif, diskusi diawali penyampaian materi oleh Sukur Priyanto. Sebagai pembuka, pria yang akrab dipanggil Mas Sukur ini menyampaikan apa yang sekarang dinikmati Bojonegoro dengan APBD 6,2 Triliun lebih, sesungguhnya adalah rentetan jalan panjang yang dimulai sejak tahun 2006. Jadi Participating Interest (PI) dan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang menjadikan Bojonegoro sebagai kabupaten terkaya nomor 6 se Indonesia dan nomor e di Jawa Timur,  bukan sesuatu yang tiba-tiba, melainkan hasil kerja seluruh rakyat Bojonegoro.

“apa yang didapatkan Bojonegoro saat ini adalah proses panjang” Kata Pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bojonegoro ini.

Baca Juga :   Nama Sukur Priyanto Ditolak Jadi CEO Persibo

Lanjut Sukur, rakyat Bojonegoro hari ini jangan sampai seperti peribahasa “anak ayam mati di lumbung padi’.  Sukur juga menegaskan capaian penguasa saat ini yang menklaim telah membangun jalan cor sepanjang  440 km, adalah sesuatu yang biasa karena memiliki APBD besar.  Namun  hal ini bisa menjadi  luar biasa jika APBD yang besar itu mampu mensejahterakan masyarakat, dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan Bojonegoro.

Hartono, salah satu pengusaha yang hadir siang itu menyambung tentang perlunya goodwill pengguasa, meski lelang pekerjaan dilakukan secara terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Semisal penguasa dapat melakukan semacam aturan, untuk paket pekerjaan dengan nilai Rp. 75 miliar seperti pekerjaan pelebaran jalan nasional, semestinya tidak dilelang dalam satu paket,  bisa menjadi 10 -15 paket. Tujuanya kontraktor luar tidak tertarik sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan di Bojonegoro, maka secara tidak langsung memberi kesempatan kontraktor lokal, sehingga dapat merekrut tenaga kerja lokal, dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat kemiskinan di Bojonegoro.

Baca Juga :   Jalannya Sudah Nglenyer, Lalu Apa?

“goodwill penguasa sangat penting” Kata Hartono

Perwakilan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Bojonegoro, Yudi menbenarkan tentang perlunya goodwill, sehingga tidak terjadi seperti hari ini dimana 90% pekerjaan dimenangkan kontraktor dari luar.

“Mestinya  PL (Penunjukan Langsung ) bisa diperbanyak untuk memberi kesempatan pengusaha lokal bekerja” Kata Yudi

Sebelum diskusi dan kajian ditutup, Syukur  menambahkan bahwa hingga Mei 2022 ini, pekerjaan baru terealisasi kisaran 17%, ini tentu sebuah kinerja yang dibilang lambat, hingga perlu dipertanyakan kinerja SKPD yang ada.

Menjawab pertanyaan peserta terkait DPR punya tanggung jawab terhadap hal ini. Ia menyampaikan dewan sesungguhnya telah menyetujui perencanaan yang ada, namun bupati dan seluruh SKPD adalah sebagai pelaksana kegiatan Tugas DPR selanjutnya mengawasi sesuai dengan fungsinya sebagai controling.

“ Soal BKD misalnya yang cendrung Topdown, sehingga sering tidak inheren dengan kehendak masyarakat penerima BKD (Bantuan Keuangan Desa)” Pungkas Sukur

Koestaji dari perwakilan media menbahkan jika kedepan goodwill telah ada, maka kesiapan kontraktor Bojonegoro dari segi apapun juga harus dilakukan.

Penulis : Syafik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *