Bojonegoro, damarinfo.com – Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro lanjutan sempat tegang dan alot di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat pada Kamis, 7-September-2021 saat membahas pembangunan kantor DPRD yang setiap tahun di anggarkan namun tidak di realisasikan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Golkar Ahmad Supriyanto menanyakan kepastian pembangunan gedung wakil rakyat tersebut sesaat rapat dibuka oleh pimpinan rapat yakni Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD setempat Imam Solikin. Namun sayangnya Ketua TAPD Nurul Azizah belum bisa memberikan kepastian tetapi kebijakan pemasangan anggaran tetap bisa dilakukan di KUA PPAS 2022.
“Ini membutuhkan jawaban kepastian, namun hari ini belum bisa di lakukan, akan tetapi bisa tetap di pasang dan bisa dilakukan pelaksanaan dengan menyesuaikan lokasinya,” jawab Nurul dengan nada santun.
Bermula dari tidak ada kepastian inilah, sejumlah anggota DPRD berteriak lantang karena merasa hanya diberi harapan palsu. Pasalnya setiap tahun pembangunan gedung DPRD selalu dianggarkan, namun tidak jadi dilaksanakan. Dan akhirnya anggaran selalu masuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
Menurut Choirul Anam di tahun 2021 ini sudah dipasang anggarannya dan pada bulan Maret atau April lalu sudah diberikan gambar rencana pembangunan serta tiap tahun juga anggaran selalu dipasang namun juga tidak direalisasikan. Choirul anam juga menyatakan DPRD setiap tahunnya selalu di soroti media, karena adanya anggaran pembangunan gedung namun faktanya tidak jadi dilaksanakan
“Kalau iya, ya dipasang kalau tidak, tidak usah di pasang dari pada hanya jadi silpa tiap tahun,” tegas politikus PPP ini.
Ahmad Supriyanto dari Fraksi Golkar mengusulkan kalau tidak membangun gedung baru maka dilakukan rehabilitasi gedung yang sekarang ada saja. Tapi tentu harus ada biaya di luar dan saat ini masih tahap perhitungan dari satuan DPRD. Nilai pagunya sebesar Rp 37 miliar itu bisa dikurangi.
Hal sama disampaikan Ketua Fraksi Golkar Sigit Kushariyanto yang menyarankan di lakukan rehabilitasi gedung lama dengan anggaran sesuai kebutuhan. Dia meminta agar di pastikan saja besaran anggaran yang di butuhkan.
Maftuhan dari Fraksi Gerindra juga lebih sepakat dan dinilai lebih baik dari pada menunggu pembangunan maka dilakukan rehabilitasi gedung yang ada saja. Sedangkan anggaran selebihnya bisa digunakan untuk pembangunan SDM dan kepentingan masyarakat.
atas permintaan Banggar tersebut Ketua TAPD Nurul Azizah menyampaikan, pembangunan gedung DPRD sebaiknya dengan pembangunan gedung baru di jalan veteran, dasar argumentasinya ingin memberikan yang terbaik. Karena di jalan veteran tersebut akan di bangun perkantoran juga. Jawaban kepastian dari Bu Nurul-sapaanya- diberikan setelah Bu Nurul melakukan percakapan melalui hand phone setelah adanya desakan kepastian dari anggota Banggar. Setelah ada kepastian akan dibangun maka dilakukan pembahasan kejelasan status tanah oleh OPD, yakni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya.
Dari rapat itu, Ahmad Supriyanto, menyampaikan Banggar dengan TAPD pembangunan kantor DPRD. Jadwalnya diselesaikan dalam satu tahun anggaran di 2022 dengan anggaran Rp. 80 miliar sehingga pembangunannya tidak bertahap. Karena perencanaan sudah lama dan kantor DPRD yang sekarang kondisinya sudah darurat terutama atap sudah rapuh. Jadi biayanya ada tambahan sekitar Rp 43 miliar karena di awal hanya dipasang Rp 37 miliar.
“Akan di bangun di jalan veteran, karena sudah ada jaminan dari Eksekutif tidak ada kendala lahan dan Dinas terkaitan siap mengerjakan” pungkasnya.
Untuk diketahui rencana pembangunan gedung DPRD yang baru di jalan Veteran (depan KDS Supermarket) setidaknya sudah tiga kali APBD dialokasikan. Yakni pada tahun 2016 senilai Rp. 24 miliar. Berikutnya tahun anggaran 2019 senilai Rp. 75 miliar dan tahun 2020 senilai 31,6 miliar , namun urung dilaksanakan. Dan tahun 2021 di dalam APBD sudah dianggarankan senilai 36 miliar.
penulis : Rozikin
Editor : Sujatmiko
