damarinfo.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan dana hibah sebesar Rp229,7 miliar dalam APBD 2026. Angka ini setara dengan 3,53 persen dari total APBD yang menembus Rp6,51 triliun. Pemerintah menyalurkan anggaran fantastis ini dalam dua skema, yakni hibah uang serta hibah barang dan jasa.
Dana ratusan miliar ini bukan sekadar deretan angka mati di atas kertas kerja. Jika kita menelusuri penerimanya, kita akan menemukan sebuah peta besar. Melalui dana hibah, pemerintah sedang mendistribusikan kuasa dan kepedulian secara strategis.
Mari membaca arah kebijakan Bojonegoro tahun ini melalui empat muara utamanya.
Merawat Akar di Ruang Kelas dan Tempat Ibadah
Sektor pendidikan swasta berbasis agama dan lembaga keagamaan memegang porsi terbesar. Dari total Rp103,4 miliar hibah uang, Dinas Pendidikan mengelola porsi utama senilai Rp68,31 miIiar. Nilai ini mencapai dua pertiga dari seluruh total hibah uang.
Pemerintah membagikan dana ini ke lembaga-lembaga yang dekat dengan keseharian warga desa. Penerimanya mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), madrasah diniyah, TPQ, hingga pondok pesantren. Sekolah-sekolah menggunakan uang ini untuk dana BOS, merehabilitasi kelas rusak, hingga membangun ruang kelas baru.
Sementara itu, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menyalurkan hibah uang sebesar Rp21,38 miliar. Anggaran ini mengalir ke simpul-simpul spiritual warga seperti masjid, musholla, pondok pesantren, hingga gereja. Dokumen anggaran mencatat Madin Darul Ma’arif di Sugihwaras menerima Rp100 juta, Ponpes Al Rosyid Dander mendapatkan Rp250 juta, dan GKJTU Bojonegoro menerima Rp70 juta.
Melalui jalur ini, pemerintah daerah memperkuat ekosistem keagamaan. Mereka merawat fondasi sosial masyarakat langsung dari tingkat desa.
Menghidupkan Sawah dan Mengalirkan Air di Pedesaan
Keluar dari ruang kelas, arah kebijakan hibah bergeser ke sektor produktif. Kali ini pemerintah menyalurkan bantuan berupa barang dan jasa dengan total nilai Rp126,3 miliar. Dua dinas menjadi motor penggerak utamanya.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengelola anggaran sebesar Rp64,76 miliar. Sebagai lumbung pangan, Bojonegoro mengembalikan uang ini ke tanah melalui 133 kelompok tani. Mereka menerima proyek Jalan Usaha Tani (JUT) senilai Rp191 juta per kelompok. Selain itu, 87 gapoktan menerima infrastruktur sumber air tanah, bantuan pupuk, mesin pertanian, hingga rumah burung hantu pengusir hama.
Motor kedua adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya dengan anggaran Rp61,44 miliar. Dinas ini menyalurkan proyek fisik ke organisasi besar seperti Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Rp5,7 miliar) dan Masjid Jami’ Darussalam Kauman (Rp7,95 miliar). Tidak kalah penting, pemerintah juga membangun fasilitas HIPPAM senilai Rp200 juta hingga Rp400 juta per kelompok masyarakat demi menjamin akses air bersih warga desa.
Merajut Stabilitas: Menyokong Parpol dan Instansi Vertikal
Pemerintah daerah juga menjaga keseimbangan politik dan keamanan wilayah. Melalui Badan Kesbangpol, pemerintah mengucurkan Rp7,93 mliar untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD Bojonegoro. PKB menerima porsi terbesar senilai Rp1,85 miliar, disusul Gerindra Rp1,18 miliar, Golkar Rp835 juta, Demokrat Rp826 juta, dan PDIP Rp818 juta.
Di sektor keamanan, Pemkab Bojonegoro memberikan dukungan masif kepada instansi vertikal. Lewat Satpol PP, pemerintah memberikan hibah uang sebesar Rp1 miliar untuk Kodim 0813 dan Rp2 mliar untuk Polres Bojonegoro.
Dukungan untuk lembaga bentukan pusat ini berlanjut lewat Dinas Cipta Karya. Kali ini dalam bentuk hibah barang dan jasa untuk Kejaksaan Negeri (Rp.5,2 miliar), Pengadilan Negeri (Rp. 31,8 juta), Pengadilan Agama (Rp.5,9 miliar), Balai Pemasyarakatan (Rp. 450,8 juta lebih), hingga RS Bhayangkara (Rp.450,8 Juta). Kodim Bojonegoro (Rp. 5,8 miliar), Polres Bojonegoro (Rp.8,3 miliar) . Total bantuan untuk instansi vertikal ini mencapai Rp.41 miliar lebih.
Hibah ke instansi vertikal di Bojonegoro sudah menjadi tradisi dalam APBD Kabupaten Bojonegoro, artinya di tahun-tahun anggaran sebelumnya juga dialokasikan.
Catatan Transparansi di Sudut Dokumen Anggaran
Di balik distribusi anggaran yang rapi, dokumen APBD tetap menyisakan ruang kritis. Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) memiliki alokasi hibah komputer, scanner, dan printer senilai Rp93,7 juta. Namun, dokumen resmi tidak mencantumkan nama penerima barang tersebut.
Selain itu, beberapa lembaga pendidikan swasta tercatat menerima lebih dari satu jenis hibah sekaligus dalam tahun anggaran yang sama. Mereka memperoleh dana BOS, rehabilitasi gedung, sekaligus pembangunan ruang kelas baru. Pola penerimaan ganda ini memantik diskusi penting mengenai asas pemerataan bantuan di Bojonegoro.
Dana hibah Bojonegoro tahun 2026 bukan sekadar bantuan sosial biasa. Pemerintah daerah sedang menerapkan strategi merangkul semua lini.
Pemerintah menanam investasi sosial di lembaga keagamaan, memperkuat ekonomi petani di sawah, sekaligus mengamankan hubungan dengan elite politik dan aparat keamanan. Kini, tugas masyarakat adalah mengawal uang rakyat ini agar benar-benar terwujud menjadi kesejahteraan nyata.
Penulis : Syafik
Sumber : APBD Bojonegoro tahun 2026 beserta lampirannya (Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025)
Disclaimer : Penulisan dan Analisa dibantu oleh teknologi AI
