Penataan kota juga dirasakan oleh masyarakat perkotaan, trotoar, pepohonan, taman-taman dan tentu jalanan. Keindahan kota menjadi dambaan agar dapat menikmati keindahan malam saat melepas penat setelah bergulat dengan pekerjaan. Meski saat hujan deras mengguyur dalam beberap jam, jalanan menjadi tergenang.
Namun pembangunan bukan soal jalan dan jembatan saja, bukan soal keindahan ibu kota kabupaten, bagaimana dengan kemiksinan, bagaimana dengan pengangguran, bagaimana dengan pendidikan, bagaimana dengan Kesehatan, bagaimana dengan perekonomian, bagaimana dengan keamanan, bagaimana soal pertanian, bagaimana soal perindustrian dan masih banyak sektor lain yang semestinya menjadi bahan pemikiran.
Soal Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan, meski terjadi penurunan jumlahnya teranyata tidak cukup signifikan dibanding besarnya AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang berlimpah kekayaan. Juga tidak sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam peraturan.
Pun dengan pengangguran, penurunan angkanya juga tak sesuai harapan seperti ketetapan dalam rencana yang sudah ditetapkan. Peringkatnya pun tidak mampu beranjak naik dibanding kabupaten/kota di Jawa Timur yang anggaranya tidak besar seperti milik kabupaten yang berada di perbatasan.
Soal Pertanian sebenarnya tidak sudah sejak lama Bojonegoro menjadi lumbung pangan, namun kebijakan dari kepemimpinan saat ini ternyata hanya mampu bertahan, tanpa bisa menaikan. Program yang dilaksanakan ternyata hanya mampu menaikan pendapatan namun tak sebanding dengan kenaikan harga-harga di lapangan.
Berbicara soal Pendidikan, Bojonegoro ternyata tak cupuk memilki perhatian, buktinya besarnya anggaran dibawah undang-undang, paling sedikit 20 persen dari anggaran. Padahal semua sepakat untuk mencapai kemajuan maka kuncinya adalah pendidikan. Program yang dilaksanakan ternyata bertujuan hanya untuk mempertahankan kekuasaan, pasalnya program diberikan untuk orang-orang atau kelompok yang dipastikan akan menjadi pemilih dalam pemilu 2024 mendatang.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran keberhasilan pembangunan dalam membangun sumber daya manusia, nyatanya masih saja tidak mampu menembus target tahunan. Angkanya dibawah kesepakatan yang ada dalam Peraturan. Belum lagi kalau dibandingkan dengan daerah lain ya cukup jawa timuran, tetap bertahan diposisi dua puluh enam.
Semua itu sudah ditulis dalam ketetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan. Semua itu adalah Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan di akhir tahun kekuasaan. Ini menjadi penentu kepemimpinan saat ini, apakah keberhasilan atau kegagalan?
Semoga di akhir kekuasaan semua PR tersebut dapat terselesaikan menuju masyarakat Bojonegoro yang penuh kesejahteraaan.
Selamat Tahun Baru 2023
Penulis : Syafik
