damarinfo.com – Pertanggungjawaban kepada rakyat adalah keniscayaan bagi sebuah pemerintahan, untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pekerjaan yang sudah diamanahkan oleh rakyat kepada mereka.
Landasan hukum pun sudah dibuat sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yakni Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan landasan teknisnya di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Salah satunya adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang merupakan laporan kinerja kepala daerah selama satu tahun.
Bupati Bojonegoro Anna Muawanah pun menyampaikan LKPJ akhir tahun 2022 di hadapan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Rabu 8-Maret-2022, sebagai pelaksanaan amanat PP tersebut.
Namun sayang LKPJ yang disampaikan dibuat hanya ala kadarnya kalau tidak mau dibilang amburadul. Paparan yang menggebu-nggebu dari Bupati Anna ternyata berisi data yang kurang akurat, seperti yang ditampilkan dalam slide.
Sebut saja soal dasar hukum yang digunakan yakni Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2021 (Lihat Tulisan di Kotak yang ada gambar panah), ini tidak nyambung pasalnya PP nomor 13 tahun 2021 adalah Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Rumah Susun. Bisa jadi ini salah ketik saja, tapi saat disampaikan dalam forum resmi kenegaraan dan disampaikan oleh seorang Bupati, menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalankan amanah undang-undang.
Bupati pun dengan lancar menyampaikan capaian kinerja dari aparaturnya, dan rata-rata semua kinerjanya dinilai sangat tinggi. Wow. sempurna sekali kinerja Bupati Bojonegoro tahun 2022 ini. Tapi apa ada yang sempurna di dunia ini?
