Bojonegoro,damarinfo.com – Pendopo Malowopati kembali dipadati warga pada Senin pagi 26-5-2025. Meski hujan mengguyur Bojonegoro, antusiasme warga tak surut untuk mengikuti program unggulan Pemkab Bojonegoro—SAPA BUPATI.
Program SAPA BUPATI menjadi ruang interaksi langsung antara pemimpin daerah dengan masyarakat. Warga bisa menyampaikan keluhan, usulan, bahkan kritik secara terbuka. Di hadapan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, masyarakat datang dengan harapan: agar suara mereka didengar, dan yang lebih penting, ditindaklanjuti.
Gayatri: Beternak Ayam untuk Bangkit dari Kemiskinan
SAPA BUPATI kali ini mengangkat tema yang cukup menarik: Program Quick Win Pengentasan Kemiskinan melalui Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri—atau yang lebih dikenal dengan nama Gayatri.
Gayatri bukan sekadar program peternakan. Menurut Elfia Nur Aini, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, Gayatri merupakan gerakan terpadu yang menyasar keluarga pra sejahtera.
“Program ini menggabungkan pengembangan ayam petelur dengan pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kawasan,” jelasnya.
Tak heran bila program ini dianggap sebagai inovasi revolusioner dalam peternakan skala kecil di Bojonegoro.
Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa Gayatri menyasar langsung keluarga yang tercatat dalam Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda).
“Kami melibatkan perusahaan-perusahaan di Bojonegoro untuk mendukung program ini sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Dengan angka kemiskinan Bojonegoro yang masih berada di angka 11,69% pada 2024, pemerintah berharap paket bantuan ayam petelur ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka jalan keluar dari jerat kemiskinan.
Dialog Terbuka: Dari Pupuk Hingga Ijazah
Seperti biasa, SAPA BUPATI bukan sekadar seremoni. Mas Wahono—sapaan akrab Bupati—menjawab langsung satu per satu pertanyaan warga. Mulai dari soal pupuk bersubsidi, jalan rusak, pungutan liar di sekolah, hingga isu penahanan ijazah.
Menanggapi isu ijazah, Wakil Bupati Nurul Azizah menjelaskan bahwa kewenangan Pemkab hanya sampai jenjang SD dan SMP. Namun, berdasarkan arahan Bupati, Pemkab telah mengecek seluruh sekolah di bawah kewenangannya. Hasilnya, tidak ada lagi ijazah yang ditahan di SD dan SMP di Bojonegoro.
“Kalau ada aduan dari SMA atau SMK, kami langsung koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur. Tapi untuk jenjang yang menjadi kewenangan kabupaten, sudah aman,” kata Wabup menegaskan di hadapan warga.
Aspirasi Rakyat, Respons Cepat
Apa yang membuat SAPA BUPATI berbeda adalah kehadiran langsung seluruh jajaran: dari Bupati dan Wabup, Pj Sekda, para Kepala OPD, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat. Aspirasi yang masuk langsung dicatat, ditanggapi, bahkan ditindaklanjuti di tempat.
Misalnya, ketika ada keluhan soal pengelolaan lingkungan, Bupati langsung memerintahkan DLH dan DKPP untuk bergerak cepat. Ini yang membangun kepercayaan: masyarakat merasa dihargai, pemimpin mereka hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara solusi.
Penutup: Membangun Bojonegoro dari Pendopo
Hingga siang hari, dialog belum juga usai. Moderator akhirnya menutup sesi dengan permohonan maaf karena waktu yang terbatas. Warga tetap bersemangat, berharap program seperti ini terus berlanjut.
SAPA BUPATI bukan hanya forum curhat. Ia adalah ruang demokrasi lokal, tempat warga dan pemerintah bertemu, berdiskusi, dan menyusun masa depan Bojonegoro bersama. Lewat program seperti Gayatri, harapan pun tak hanya diucapkan, tapi mulai diwujudkan.
Editor : Syafik
Sumber : bojonegorokab.go.id
