Dinas Pendidikan Bojonegoro 2024: Antara Janji dan Kenyataan

oleh 109 Dilihat
oleh
(Ilustrasi by Grok.com)

damarinfo.com – Bayangkan sebuah kabupaten yang menggelontorkan dana Rp1,4 triliun untuk pendidikan, dengan mimpi besar: sekolah yang lebih baik, siswa yang lebih pintar, dan masa depan yang cerah. Itulah Bojonegoro di tahun 2024. Tapi, seperti kisah banyak daerah di Indonesia, ada jarak antara janji manis dan kenyataan di lapangan. Dengan anggaran sebesar itu, Dinas Pendidikan Bojonegoro menargetkan mutu pendidikan yang lebih tinggi, akses sekolah yang merata, dan infrastruktur yang mumpuni. Pertanyaannya: sudah sejauh mana mereka melangkah? Mari kita bedah datanya.

📊 Anggaran Jumbo, Tapi Belum Maksimal

Dari Rp1,434 triliun yang dialokasikan, hanya Rp1,106 triliun—orang bilang, sekitar 77%—yang benar-benar terserap. Sisanya? Masih Rp327,5 miliar yang menganggur. Angka ini bukan sekadar deretan nol, tapi harapan untuk ruang kelas baru, buku pelajaran, atau laboratorium yang belum sepenuhnya terwujud.

Kalau kita tarik ke gambaran besar, anggaran pendidikan ini menyumbang 17,4% dari APBD Bojonegoro 2024 yang mencapai Rp8,235 triliun. Bukan jumlah kecil, dan itu menunjukkan komitmen daerah untuk pendidikan. Tapi, kalau tiga perempat dana saja yang terpakai, apa artinya komitmen tanpa eksekusi yang mantap?

Prestasi yang Bikin Bangga

Jangan salah, ada kabar baik. Lihat saja rapor pendidikan di tingkat SD:

  • Literasi: Naik dari 67,21 jadi 85,51, melonjak 127,23%.

  • Numerasi: Dari 56,07 ke 80,09, atau naik 142,84%.

  • Nilai Rapor Pendidikan SD: Dari 68,50 jadi 74,73, naik 9%.

Bayangkan anak-anak SD di Bojonegoro yang kini lebih jago membaca dan berhitung. Angka ini bukan cuma statistik, tapi cerminan kerja keras guru dan siswa, meski tak selalu didukung dana penuh.

Akses pendidikan juga patut diacungi jempol:

  • Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD: 97,97%, nyaris sempurna.

  • APK SD: 107,44%, bahkan melebihi target.

  • Angka Partisipasi Murni (APM) SMP: 98,93%, hampir 100%.

Ini artinya, hampir semua anak di Bojonegoro punya kesempatan sekolah, bahkan di jenjang PAUD yang sering terlupakan.

Baca Juga :   Persentase Anggaran Pendidikan di Bojonegoro Tahun 2023,Terendah Se Jawa Timur

Lembaga pendidikan juga makin kinclong:

  • 65% PAUD sudah terakreditasi (naik dari 60%).

  • 90,91% SMP punya akreditasi minimal B (dari 87,04%).

Data ini menunjukkan Bojonegoro sedang berbenah, tapi apakah anggaran besar itu benar-benar jadi pendorong utama?

💸 Dana Besar, Hasil Belum Sebanding

Dengan 77% dana terserap, banyak program yang sukses. Misalnya, 26 ruang kelas baru berdiri tegak, rehabilitasi perpustakaan dan lab selesai sesuai rencana, dan pengadaan meja-kursi sekolah berjalan mulus. Tapi, di sisi lain, ada proyek yang tertatih-tatih:

  • Pembangunan perpustakaan sekolah: Hanya 86% dari 29 unit yang ditargetkan.

  • Laboratorium SD: Cuma 83% dari 6 unit.

  • Pengadaan perlengkapan siswa: Nol besar, padahal targetnya 1000 paket.

Bayangkan anak-anak yang menunggu buku atau alat tulis, tapi yang datang cuma janji. Rp327,5 miliar yang belum terserap itu seharusnya bisa jadi solusi, tapi mengapa macet?

🔍 Mana yang Lebih Penting: Dana atau Hasil?

Data menunjukkan cerita yang menarik. Di satu sisi, pelatihan kurikulum lokal hanya menyerap 25% anggaran, tapi literasi dan numerasi siswa SD melonjak. Ini membuktikan bahwa tak selalu perlu dana besar untuk hasil besar. Di sisi lain, pembangunan ruang kelas baru menyerap hampir 100% dana (Rp9,7 miliar), tapi hanya 12 dari 45 ruang kelas yang selesai—cuma 26% dari target. Uang habis, tapi kelas baru tak kunjung penuh.

Ini seperti membeli mobil mewah, tapi cuma bisa dipakai buat jalan-jalan di gang sempit. Ada yang salah di perencanaan atau eksekusi, dan itu perlu diperbaiki.

🧭 Apa yang Harus Dilakukan?

  1. Cocokkan Rencana dengan Kenyataan
    Dana besar tak cukup kalau hasilnya minim. Dinas Pendidikan perlu audit menyeluruh: kenapa Rp327,5 miliar tak terserap? Apakah lelang terlambat, atau perencanaan yang kurang matang?

  2. Utamakan yang Penting
    Perpustakaan, lab, dan ruang kelas adalah tulang punggung pendidikan. Kalau proyek ini tertunda, anak-anak yang rugi. Sistem monitoring ketat harus diterapkan agar tak ada lagi proyek mangkrak.

  3. Pastikan Dana Tepat Sasaran
    Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP masing-masing cuma mencapai 67% dan 64%. Ini artinya, banyak sekolah belum kebagian dana yang seharusnya jadi bahan bakar operasional mereka. Percepat distribusi, dan pastikan sampai ke tangan yang tepat.

  4. Cari Tahu Penyebab Gagal
    Pengadaan perlengkapan siswa yang nol hasilnya adalah tanda bahaya. Apakah ini soal logistik, administrasi, atau perencanaan yang tak realistis? Tanpa jawaban jelas, kepercayaan publik bisa luntur.

Baca Juga :   Hardiknas 2025: Janji Pendidikan Bojonegoro yang Belum Terpenuhi

📈 Gambaran 2024 dalam Angka

  • Mutu Pendidikan: Literasi dan numerasi SD naik drastis, meski dana tak selalu optimal.

  • Akses Sekolah: APK dan APM tinggi, bahkan melebihi target.

  • Infrastruktur: Ada yang sukses, ada yang tersendat. Perlu fokus pada proyek strategis.

  • Akreditasi: PAUD dan SMP makin berkualitas, bukti layanan pendidikan membaik.

  • Pengadaan: Beberapa nihil, seperti perlengkapan siswa. Ini butuh perhatian serius.

📌 Penutup

Anggaran Rp1,4 triliun adalah investasi untuk masa depan anak-anak Bojonegoro, tapi angka saja tak cukup. Data menunjukkan prestasi membanggakan di literasi dan akses pendidikan, tapi juga celah besar di infrastruktur dan pengadaan. Ini saatnya Dinas Pendidikan mengevaluasi apa yang salah, memperbaiki yang macet, dan memastikan setiap rupiah bekerja untuk siswa.

Pendidikan bukan cuma soal laporan atau persentase. Ini soal anak-anak yang belajar di kelas yang layak, guru yang punya alat mengajar, dan mimpi yang tak terhambat oleh birokrasi. Masyarakat Bojonegoro berhak tahu, dan berhak mengawal, agar janji pendidikan jadi kenyataan.

Penulis : Syafik

Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, diakses dari https://sakip.bojonegorokab.go.id.