Angka Besar di Balik KUA-PPAS
Pemkab Bojonegoro dan DPRD mulai membahas KUA-PPAS 2026. Eksekutif mengusulkan pendapatan Rp 5,72 triliun, naik hampir 12 persen dari tahun sebelumnya. Belanja dipatok Rp 7,85 triliun, dengan defisit Rp 2,1 triliun.
Di balik deretan angka itu, muncul satu sektor yang selalu menjadi sorotan: pendidikan.
Komposisi Anggaran Dinas Pendidikan 2026
Total belanja pendidikan di Dinas Pendidikan hanya tercatat Rp 1,46 triliun, atau sekitar 18,7 persen dari APBD. Angka ini tampak lebih rendah dari batas 20 persen, meski eksekutif menyebut sebagian belanja pendidikan tersebar di OPD lain.
Jika dibedah lebih dalam, anggaran ini didominasi oleh:
-
67% untuk gaji dan tunjangan ASN.
-
15% untuk pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur sekolah.
-
14% untuk Dana BOS/BOP.
-
3% untuk pelatihan, pembinaan, dan program nonfisik lainnya.
Ibarat rumah, mayoritas biaya dipakai untuk menggaji penjaga, sementara ruang kelas yang bocor masih menunggu diperbaiki.
Kepala Dinas Pendidikan: “Sudah 20 Persen”
Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anwar Mukhtadho, menegaskan bahwa porsi pendidikan tetap sesuai aturan. Menurutnya, hitungan tidak bisa hanya mengacu pada Dinas Pendidikan.
“Kalau dilihat hanya di Dinas Pendidikan, memang kurang. Tapi secara keseluruhan, porsi belanja pendidikan tetap sesuai aturan, jadi sudah di angka 20 persen,” jelas Anwar, yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda.
DPRD Buka Temuan Lain
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menyampaikan temuan berbeda. Ia menilai ada kejanggalan karena data KUA-PPAS 2026 tidak sesuai dengan yang tercatat di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Setelah rapat KUA-PPAS di tingkat komisi, pimpinan DPRD meminta TAPD untuk membenahi rancangan KUA-PPAS 2026 yang dikirim ke DPRD. Setelah diperbaiki nanti akan dilakukan pembahasan antara TAPD dan Banggar,” kata Ahmad, politisi muda yang baru terpilih memimpin Partai Golkar Bojonegoro.
Dua Sisi Satu Cermin
Anggaran pendidikan Bojonegoro kini berada di persimpangan. Di satu sisi, pemerintah mengklaim sudah memenuhi kewajiban 20 persen. Di sisi lain, DPRD menemukan data yang tidak sinkron dengan sistem resmi.
Ibarat cermin besar, dari satu sisi terlihat penuh, dari sisi lain tampak retak. Publik tentu berharap pembahasan KUA-PPAS tidak berhenti pada klaim dan koreksi, tapi benar-benar memastikan anggaran pendidikan menyentuh ruang kelas, bukan hanya daftar gaji.
Penulis : Syafik
