Pemkab Bojonegoro Perkuat Komitmen Cegah Kekerasan dan Perkawinan Anak

oleh 17 Dilihat
oleh
(Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Perkawinan Anak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025, Ruamg Angling Dharma, Selasa 7-10-2025. Foto : bagian prokopim)

Sinergi Lintas Sektor untuk Lindungi Anak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Perkawinan Anak Tahun 2025, Selasa 7-10-2025, di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro.

Acara ini dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Ketua DPRD, Forkopimda, Kemenag, Lembaga Perlindungan Anak, kepala OPD, camat, Koordinator Penyuluh KB, lembaga masyarakat, dan perwakilan perguruan tinggi.

Sebagai bentuk kerja sama lintas sektor, peserta kegiatan menandatangani komitmen bersama pencegahan dan penanganan kekerasan serta perkawinan anak. Langkah ini memperkuat koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat untuk melindungi anak-anak Bojonegoro.

Bupati Wahono: Anak Adalah Aset Bangsa

Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya kerja bersama untuk melindungi anak dari kekerasan dan praktik perkawinan dini.

“Kita punya PR besar, tapi hari ini kita sudah membangun komitmen bersama untuk mencegah kekerasan dan perkawinan anak. Kita ingin anak-anak Bojonegoro tumbuh tanpa kekerasan dan siap menghadapi masa depan,” ujarnya.

Bupati Wahono menambahkan, anak merupakan aset berharga yang harus dijaga.

“Anak adalah aset bangsa. Kita ingin mereka tumbuh sehat, berpendidikan, dan terlindungi. Negara wajib hadir untuk memenuhi hak-hak anak,” tegasnya.

Pendidikan Jadi Kunci Pencegahan

Menurut Bupati Wahono, rendahnya pendidikan menjadi penyebab utama perkawinan dini. Pemkab Bojonegoro terus memperluas akses pendidikan agar anak-anak memiliki kesempatan belajar lebih lama.

Baca Juga :   Pemkab Blora dan Pengadilan Agama Sepakat Pernikahan Dini Harus Dicegah

Ia juga mendorong masyarakat mendukung program wajib belajar 13 tahun. Program ini menjadi langkah nyata untuk menekan angka perkawinan anak dan membangun generasi muda yang tangguh.

Baca Juga :   KPI Bojonegoro : Miris dengan Pernikahan Anak di Bojonegoro

Bojonegoro Menuju Kabupaten Layak Anak

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Bojonegoro ingin memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial. Tujuannya jelas: menjadikan Bojonegoro sebagai Kabupaten Layak Anak.

Pemkab juga berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Editor : Syafik

Sumber : Bagian Prokopim Setda Bojonegoro