Bojonegoro, Damarinfo.com — Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 disepakati sebesar Rp 7,3 triliun, lebih rendah dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp 7,9 triliun. Penurunan sekitar Rp 600 miliar atau 7,6 persen ini merupakan hasil pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Meskipun menurun, arah kebijakan anggaran tahun depan menekankan efisiensi tanpa mengurangi fokus pada pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
APBD 2026 Disepakati Rp 7,3 Triliun
Badan Anggaran DPRD Bojonegoro menyampaikan hasil pembahasan KUA-PPAS 2026 dalam Rapat Paripurna pada 24 Oktober 2025. Dalam forum tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menyampaikan secara rinci struktur keuangan daerah yang disepakati bersama TAPD.
“Pendapatan Daerah sebesar Rp 4,566 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp 6,791 triliun, dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 2,737 triliun. Dari selisih pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit yang akan ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp 2,225 triliun,” jelas Politisi Perempuan Partai Gerindra ini.
Dengan demikian, total penggunaan anggaran atau Total APBD 2026 mencapai Rp 7,303 triliun (belanja + pengeluaran pembiayaan). Struktur ini menegaskan arah kebijakan fiskal daerah yang menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja prioritas.
Tambahan Anggaran untuk Layanan Publik dan Keamanan
Dari dokumen Laporan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro terhadap KUA PPAS 2026, disebutkan DPRD dan TAPD menambahkan sejumlah pos anggaran strategis. Tambahan itu mencakup hibah untuk sektor keamanan dan fasilitas publik, antara lain:
-
Polsek Kedungadem: Rp 2,5 miliar
-
Polsek Sukosewu: Rp 2,5 miliar
-
Koramil Kasiman: Rp 2,5 miliar
-
Koramil Malo: Rp 2,5 miliar
-
Gedung Kejaksaan: Rp 7,6 miliar
Selain itu, pemerintah menambah alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 2,22 miliar, menaikkan pendapatan daerah menjadi Rp 4,566 triliun. Beberapa program sosial juga mendapat perhatian, seperti angkutan pelajar disabilitas (Rp 3,36 miliar) dan program Domba Kesejahteraan (Rp 9 miliar) untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
Pemerintah juga menganggarkan Rp 20 miliar untuk pengadaan tanah tahap pertama Jalan Lingkar Selatan Bojonegoro, serta menuntaskan pembebasan lahan Rumah Sakit Kepohbaru yang akan dibangun pada 2027. Perubahan ini menunjukkan arah kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Perbandingan dengan Rancangan Awal KUA-PPAS
Sebelum disepakati, rancangan awal KUA-PPAS 2026 memproyeksikan pendapatan Rp 4,563 triliun dan belanja Rp 6,788 triliun. Setelah pembahasan, kedua pos tersebut naik Rp 2,22 miliar karena tambahan dari DBHCHT. Sementara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tetap. Dengan demikian, struktur defisit anggaran tidak berubah.
| Komponen | Rancangan Awal 2026 (Rp) | Hasil Kesepakatan DPRD–TAPD (Rp) | Selisih |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 4.563.795.209.660 | 4.566.015.750.285 | +2.220.540.625 |
| Belanja | 6.788.903.829.553 | 6.791.124.370.178 | +2.220.540.625 |
| Penerimaan Pembiayaan | 2.737.962.979.007 | 2.737.962.979.007 | 0 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 512.854.359.114 | 512.854.359.114 | 0 |
Kesepakatan ini menegaskan bahwa perubahan hanya bersifat teknis tanpa mengubah keseimbangan fiskal, tetapi mengarahkan penggunaan dana untuk program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.
Perbandingan APBD 2025 dan 2026
Dibandingkan dengan APBD 2025, total APBD 2026 turun cukup signifikan. Tahun lalu, total belanja dan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 7,904 triliun, sedangkan pada 2026 berkurang menjadi Rp 7,303 triliun.
| Komponen | APBD 2025 (Rp) | APBD 2026 (Rp) | Selisih | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 5.112.244.298.137 | 4.566.015.750.285 | -546.228.547.852 | Pendapatan menurun akibat turunnya transfer pusat |
| Penerimaan Pembiayaan | 2.792.346.964.407 | 2.737.962.979.007 | -54.383.985.400 | Sedikit menurun |
| Belanja | 7.404.591.262.544 | 6.791.124.370.178 | -613.466.892.366 | Rasionalisasi belanja |
| Pengeluaran Pembiayaan | 500.000.000.000 | 512.854.359.114 | +12.854.359.114 | Sedikit meningkat |
| Total APBD (Belanja + Pembiayaan) | 7.904.591.262.544 | 7.303.978.729.292 | -600.612.533.252 | Turun 7,6% |
Penurunan ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih realistis dan efisien, menyesuaikan dengan tren penurunan transfer pemerintah pusat. Namun, DPRD menegaskan bahwa penurunan nominal tidak mengurangi komitmen terhadap pembangunan berkeadilan, terutama untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat.
Menuju Bojonegoro yang Bahagia, Makmur dan Membanggakan
Penandatanganan nota kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Bupati Bojonegoro menjadi tonggak awal penyusunan APBD 2026. Pemerintah berharap implementasi anggaran tahun depan dapat memperkuat sektor pelayanan dasar, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah.
DPRD optimistis bahwa APBD 2026 yang lebih ramping namun terarah ini akan membawa Bojonegoro menuju Bahagia, Makmur dan Membanggakan.
Penulis : Syafik
