Bojonegoro – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Imam sholihin menilai permasalahan pemotongan anggaran dan pemangkasan kuota siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bojonegoro adalah hal biasa.
“Biasa saja” Kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Menurut Politisi asal Kecamatan Tambakrejo ini, semua harus melihat dari berbagai sisi sehingga dapat sebijak mungkin menghadapi problematika BOS ini.
Sementara itu Fraksi PKB di DPRD Bojonegoro melalui Ahmad Sunjani mengatakan pihaknya akan mengusulkan jadwal hearing dengan Kantor Kementrian Agama dan pihak terkait lainya dengan Komisi C untuk mendapatkan penjelasan. Selain itu pihaknya juga mengumpulkan data dari berbagai pihak untuk mendapatkan informasi yang valid.
“kita akan usulkan hearing soal BOS ini di Banmus” Kata Ahmad Sunjani.
Beberapa Partai lain seperti Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional telah menyampaikan keprihatinanya atas permasalahan BOS di madrasah ini. Dan juga bersepakat untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bojonegoro. Serta menyampaikan keluhan dari madrasah di Bojonegoro melalui Anggota DPR RI Komisi VIII melalui partainya masing-masing.
Penulis : Rozikin
Editor : Syafik
