APBD yang minim berimbas pada tidak adanya program pengentasan kemiskinan, tentu dapat dipahami, tetapi saat APBD Bojonegoro sangat besar tentu tidak ada alasan yang dapat dipahami, mengapa penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro tidak maksimal.
Tahun 2022, angka kemiskinan di Bojonegoro turun 1,06 persen dari tahun 2021, penurunan ini masih kalah dibanding dengan Kabupaten tetangga, Kabupaten Tuban turun 1,29 persen, Kabupaten Lamongan turun 1,33 persen dan Kabupaten Ngawi turun di angka 1,42 persen.
Padahal APBD ketiga Kabupaten tersebut jauh di bawah Kabupaten Bojonegoro. APBD Kabupaten Tuban pada tahun 2022 sebesar Rp. 2,6 triliun, APBD Kabupaten Lamongan Rp. 3,1 triliun dan APBD Kabupaten Ngawi sebesar Rp. 2,2 triliun.
Atau kalau dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, angka penurunan persentase kemiskinan Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 di urutan ke 15. Malahan Kabupaten Bangkalan dengan APBD yang hampir sama besarnya dengan Sisa Anggaran Kabupaten Bojonegoro tahun 2022, ternyata mampu menjadi juara dalam menurunkan persentase kemiskinan hingga 2,5 persen. APBD Bangkalan tahun 2023 adalah Rp. 2,36 triliun, sementara Sisa Anggaran Bojonegoro tahun 2022 adalah Rp. 2,25 triliun.
Tentu Bojonegoro punya program pengentasan kemiskinan yang di bagi menjadi tiga kelompok program Kelompok program yang pertama adalah Pengurangan pengeluaran, untuk hal ini Pemkab Bojonegoro melaksanakan program BPNT Daerah, UHC (Jaminan kesehatan), Aladin (Bedah rumah), Rantang Kasih Moe (Makanan tambahan untuk lansia), Sanduk (Santunan kematian), Bantuan Keuangan Desa (BKD) Jamban (ODF), Bantuan sosial Yatim (Bansos) Yatim, Beasiswa untuk mahasiswa, BOS Madrasah Diniyah dan DAK Aliyah.
Untuk kelompok program yang kedua yakni Peningkatan Pendapatan, Pemkab Bojonegor melaksanakan program Revitalisasi Pasar, Stimulan BUMDes, Kartu Pedagang Produktif (Pinjaman untuk ultra mikro), Program Petani Mandiri (Bantuan sarana produksi).
Kelompok ketiga yakni Pembangunan Kewilayahan dengan programnya BKD pembangunan Jalan desa, Pembangunan Jembatan Antar Kabupaten, penambahan modal PDAM (akses air bersih), Bendungan Gongseng, sertifikat tanah untuk masyarkat miskin, listrik untuk keluarga miskin dan pembangunan Waduk Pejok
Bahwa dengan program-program tersebut ternyata belum mampu mempercepat pengentasan kemiskinan, maka perlu ada evaluasi terhadap program maupun pelaksanaan dari program tersebut secara menyeluruh. Atau perlu inovasi program baru untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Bojonegoro.
Anugerah APBD yang sangat besar semestinya digunakan secara maksimal untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang lebih masif, sistematis dan struktur sehingga dapat mempercepat pengentasan kemiskinan di Bojonegoro.
Keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro semestinya menjadi ujung tombak yang harusnya tajam untuk pengentasan kemiskinan.
Harapan Prof. Pratikno semestinya menjadi cambuk bagi jajaran Pemkab Bojonegoro untuk berinovasi program pengentasan kemiskinan dan melaksanakan dengan maksimal, agar tidak ada lagi rakyat miskin di Bojonegoro.
Penulis : Syafik
