”Jangan sampai terjadi Pemdanya kaya tapi masih ada masyarakatnya yang sengsara, jangan ada rakyat kabupaten Bojonegoro yang miskin “ Ini adalah potongan kalimat yang disampaikan oleh Prof. Pratikno, tokoh kelahiran Bojonegoro yang saat ini menjadi Menteri Sekretaris Negara. Prof. Pratikno menyampaikan hal ini dalam video yang beredar di Media Sosial, saat memberikan ucapan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke 344.
Namun harapan Prof. Pratikno tersebut sepertinya masih butuh waktu lama untuk terwujud, pasalnya kemiskinan masih menjadi masalah yang belum mampu terselesaikan dengan baik di Bojonegoro hingga tahun 2022.
Ini ditilik dari data kemiskinan di Bojonegoro yang angka kemiskinannya masih saja di angka dua digit, yakni 12,21 di tahun 2022. bahkan dari sisi jumlah orang miskin, Bojonegoro masuk 10 besar Kabupaten/Kota dengan jumlah orang miskin terbanyak di Jawa Timur, yakni di urutan ke sembilan. Dari sisi persentase penduduk miskin, Bojonegoro masih tetap berada di urutan 11 se Jawa Timur sejak tahun 2016.
Nyatanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro yang sangat besar dibanding dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia belum mampu mempercepat pengentasan kemiskinan di Bojonegoro. Padahal sudah banyak juga program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, semestinya bisa lebih cepat dari Kabupaten/Kota yang lain, setidaknya di Provinsi Jawa Timur.
Jika melihat data APBD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2023, Kabupaten Bojonegoro menempati urutan ke-5. Kabupaten dengan APBD terbesar seluruh Indonesia. Dari 10 Kabupaten/Kota dengan APBD terbesar tersebut, persentase penduduk miskin atau yang biasa disebut angka kemiskinan di Bojonegoro menjadi yang paling tertinggi.
