Bojonegoro, damarinfo.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat ini tengah membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025. Pembahasan dimulai dari dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyampaikan bahwa dalam P-APBD 2025 terjadi penurunan anggaran sebesar Rp235 miliar, dari semula Rp7,91 triliun menjadi Rp7,68 triliun.
“Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh turunnya SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” ujar Lasuri.
Ia menambahkan, dalam P-APBD 2025 telah diakomodasi sejumlah program unggulan pasangan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah. Di antaranya adalah program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), beasiswa 10 sarjana 1 desa, BPJS Ketenagakerjaan untuk 335.000 warga miskin, serta program-program lainnya.
“Termasuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa. Besarannya bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan luas wilayah desa, serta berdasarkan proposal pengajuan. Bisa untuk pembangunan jalan, jembatan, atau keperluan lainnya,” jelas politisi PAN tersebut.
Proyeksi Pendapatan Naik, Belanja Modal Turun Tajam
Dari dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang diterima redaksi, pendapatan daerah justru diproyeksikan naik sebesar 0,38%, dari Rp5,63 triliun menjadi Rp5,65 triliun.
Namun, dari sisi belanja, terjadi sejumlah penyesuaian signifikan, terutama pada belanja modal. Berikut rincian rencana perubahan belanja:
-
Belanja Operasi
Mengalami penurunan sebesar Rp55,8 miliar, dari Rp4,37 triliun menjadi Rp4,32 triliun. Ini mencerminkan adanya efisiensi dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. -
Belanja Modal
Penurunan paling signifikan terjadi pada pos ini, yaitu sebesar Rp628,6 miliar, dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,57 triliun. -
Belanja Tidak Terduga
Turun sebesar Rp49,4 miliar, dari Rp157,7 miliar menjadi Rp108,3 miliar. -
Belanja Transfer
Berbeda dari pos lainnya, belanja transfer meningkat sebesar Rp498,8 miliar, dari Rp1,16 triliun menjadi Rp1,66 triliun. -
Total Belanja Daerah
Secara keseluruhan, total belanja mengalami penurunan Rp235 miliar, dari Rp7,91 triliun menjadi Rp7,68 triliun.
Sisi Pembiayaan Ikut Menurun
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan juga menurun sebesar Rp256,5 miliar, dari Rp2,28 triliun menjadi Rp2,02 triliun.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, penyampaian rancangan perubahan KUA-PPAS paling lambat dilakukan pada minggu pertama bulan Agustus. Sementara itu, pembahasan dan kesepakatan ditargetkan rampung pada minggu kedua bulan yang sama.
Penulis: Syafik
