15.508 Mahasiswa di Kota Tanpa PTN: Potret Pendidikan Tinggi Swasta Bojonegoro 2024

oleh 9 Dilihat
oleh
(Bupati Bojonegoro Setyowahono Melepas Balon tanda pemberangkatan KKN Unigoro 2025. Kampus Unigoro, Senin 14-7-2025. Foto : unigoro.ac.ic)

damarinfo.com – Ketika berbicara tentang pendidikan tinggi di Bojonegoro, ada satu fakta mendasar yang sering terlewat: tidak ada satu pun perguruan tinggi negeri di kota ini.

Tidak tersedia kampus berpelat merah. Subsidi rutin negara pun tidak mengalir ke ruang-ruang kuliah di sini. Dengan kata lain, seluruh sistem pendidikan tinggi Bojonegoro berdiri di atas fondasi swasta.

Saat semester genap 2024 ditutup, data PDDIKTI mencatat:

  • 12 perguruan tinggi

  • 68 program studi aktif

  • 513 dosen

  • 15.508 mahasiswa

Angka-angka tersebut bukan sekadar laporan administratif. Di baliknya ada dinamika, kerja keras yayasan, serta kepercayaan ribuan keluarga yang memilih kuliah di kota sendiri.

Sebuah Kota Kecil Bernama Mahasiswa

Jumlah 15.508 mahasiswa setara dengan populasi satu kecamatan kecil. Setiap hari mereka memenuhi kelas, berdiskusi, magang, menyusun skripsi, dan merancang masa depan.

Sebagian besar terkonsentrasi di dua universitas utama. Unugiri menampung 5.615 mahasiswa, sedangkan Unigoro memiliki 4.117 mahasiswa. Jika digabung, keduanya menguasai sekitar 62–63 persen total mahasiswa Bojonegoro.

Sementara itu, 10 kampus lainnya berbagi porsi yang lebih kecil:

  • IKIP PGRI: 1.613 mahasiswa

  • Insan Cendekia Husada: 1.079

  • Institut At Tanwir: 908

  • STIE Cendekia: 559

  • STIKES Rajekwesi: 483

  • STIT Muhammadiyah: 445

  • STIKES Muhammadiyah: 364

  • STEBI Al Rosyid: 142

  • STIE Premata: 93

  • IAI Al Fatimah: 90

Distribusi ini menunjukkan konsentrasi yang nyata. Dengan demikian, struktur pendidikan tinggi Bojonegoro bertumpu kuat pada dua pilar besar, meskipun ekosistemnya tetap beragam.

Membaca Arah Pilihan Lewat Angka

Jika angka-angka itu ditelusuri lebih dalam, terlihat pola yang konsisten dengan karakter daerah.

Teknik Sipil di Unigoro, misalnya, memiliki 1.259 mahasiswa. Besarnya angka tersebut selaras dengan geliat pembangunan infrastruktur dan kebutuhan tenaga konstruksi di Bojonegoro.

Di sisi lain, Pendidikan Agama Islam (PAI) di Unugiri mencatat 1.339 mahasiswa hanya pada jenjang S1. Ketika prodi serupa di kampus lain turut dihitung, rumpun ini menjadi salah satu yang paling dominan. Hal ini menunjukkan kuatnya preferensi masyarakat terhadap pendidikan berbasis keagamaan.

Selain itu, rumpun kesehatan juga tumbuh signifikan. Ilmu Keperawatan di Insan Cendekia Husada memiliki 695 mahasiswa, ditambah 305 mahasiswa Profesi Ners. Jika digabung dengan program keperawatan di STIKES Rajekwesi dan STIKES Muhammadiyah, totalnya mendekati 2.000 mahasiswa. Artinya, kebutuhan tenaga kesehatan pasca-pandemi benar-benar terbaca oleh perguruan tinggi swasta di Bojonegoro.

Dengan kata lain, kampus-kampus ini tidak bergerak dalam ruang hampa. Mereka merespons kebutuhan nyata masyarakat dan pasar kerja lokal.

513 Dosen dan Tantangan Distribusi

Di balik ribuan mahasiswa tersebut berdiri 513 dosen. Secara rata-rata, rasio mahasiswa-dosen berada di kisaran 30:1, yang masih dalam batas wajar secara nasional.

Namun demikian, rata-rata sering kali menyembunyikan ketimpangan.

Teknik Sipil dengan 1.259 mahasiswa dan 21 dosen menghasilkan rasio sekitar 60:1. PAI S1 Unugiri dengan 1.339 mahasiswa dan 23 dosen tetap mendekati 58:1. Bahkan, Teknik Informatika di salah satu kampus mencatat rasio lebih dari 100 mahasiswa per dosen tetap.

Sebaliknya, ada pula prodi kecil seperti Kimia dengan 36 mahasiswa dan 5 dosen, yang justru memiliki rasio sangat longgar.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem secara umum stabil, tetapi distribusi beban kerja belum sepenuhnya merata.

Mandiri Tanpa PTN

Fakta paling penting tetap ini: seluruh perguruan tinggi di Bojonegoro berstatus swasta.

Karena itu, operasional kampus bergantung pada SPP mahasiswa. Pengembangan fasilitas dilakukan secara mandiri. Kesejahteraan dosen pun sangat dipengaruhi kemampuan institusi mengelola keuangan.

Meski demikian, justru dalam kondisi inilah semangat kemandirian tumbuh. Pendidikan tinggi Bojonegoro tidak menunggu negara untuk hadir. Sebaliknya, masyarakat membangun sendiri ruang-ruang belajar bagi generasi mudanya.

Jika dianalogikan, ekosistem ini seperti rumah kayu yang dirakit bersama. Ia mungkin tidak megah seperti gedung beton bertingkat, tetapi berdiri kokoh karena dipelihara bersama.

Antara Kekuatan dan Pekerjaan Rumah

Secara keseluruhan, ada banyak hal yang patut diapresiasi. Skala mahasiswa besar untuk ukuran kabupaten. Rasio dosen agregat masih sehat. Rumpun teknik dan kesehatan berkembang. Mayoritas prodi telah terakreditasi minimal “Baik”.

Akan tetapi, sejumlah pekerjaan rumah tetap menunggu. Konsentrasi mahasiswa di dua kampus utama berpotensi menciptakan ketimpangan daya saing. Selain itu, bidang sains murni dan teknologi lanjutan masih belum dominan. Di tengah transformasi digital dan industrialisasi, penguatan rumpun tersebut menjadi penting.

Dengan demikian, pendidikan tinggi di Bojonegoro sudah memiliki fondasi kuat. Namun arah pengembangannya ke depan akan sangat menentukan.

Saatnya Pendidikan Tinggi Masuk Agenda Pembangunan Daerah

Angka 15.508 mahasiswa dan 513 dosen bukan sekadar statistik tahunan. Ia adalah investasi sumber daya manusia Bojonegoro.

Karena itu, sudah saatnya pendidikan tinggi swasta tidak hanya dilihat sebagai urusan yayasan, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Pemerintah daerah perlu mulai melihat kampus sebagai mitra strategis, bukan sekadar institusi pendidikan.

Beberapa langkah konkret yang bisa dipertimbangkan:

  • Skema beasiswa daerah berbasis kebutuhan lokal, misalnya untuk teknik, kesehatan, atau digital.

  • Kolaborasi riset terapan antara kampus dan OPD untuk menjawab persoalan nyata daerah.

  • Dukungan inkubasi bisnis mahasiswa dan UMKM berbasis kampus.

  • Forum koordinasi rutin 12 kampus untuk menyelaraskan arah pengembangan SDM Bojonegoro.

Jika 15 ribu mahasiswa ini diarahkan dengan strategi yang tepat, mereka bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru—bukan sekadar pencari kerja, tetapi pencipta lapangan kerja.

Untuk Masyarakat Bojonegoro

Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran penting.

Orang tua perlu melihat kampus lokal bukan sebagai pilihan kedua, melainkan sebagai ruang tumbuh yang nyata. Dunia usaha perlu membuka pintu magang dan kerja sama. Alumni perlu kembali berkontribusi membangun institusinya.

Sebab pendidikan tinggi yang kuat tidak hanya dibangun oleh dosen dan mahasiswa, tetapi juga oleh ekosistem yang mendukungnya.

Jangan Biarkan Angka Ini Berjalan Sendiri

Bojonegoro sudah memiliki fondasi:
12 kampus, 68 prodi, 513 dosen, 15.508 mahasiswa—semuanya swasta.

Kini pertanyaannya sederhana:

Apakah kita akan membiarkan angka-angka ini berjalan sendiri?
Atau kita menjadikannya mesin perubahan daerah?

Jika pemerintah, kampus, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama, maka pendidikan tinggi Bojonegoro bukan hanya bertahan—tetapi bisa naik kelas.

Dan ketika itu terjadi, kota tanpa PTN ini bisa menjadi contoh bahwa kemandirian bukan kekurangan, melainkan kekuatan.

Penulis : Syafik

Sumber data: PDDIKTI Kemdiktisaintek, Semester Genap 2024