Blora,damarainfo.com- Susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru mulai diberlakukan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Sebagai konsekuensinya, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dimutasi. Sebanyak 176 pejabat dilantik Bupati Blora H Arief Rohman di pendopo rumah dinas bupati, Jumat (7-Januari-2022), antara lain dalam rangka penataan SOTK baru.
Bupati H Arief Rohman menuturkan, penataan SOTK baru harus dilakukan sebagai pelaksanaan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Permenpan RB itu ditindaklanjuti dengan ditetapkannya peraturan daerah (Perda) Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.
Dengan diterapkanya peraturan tersebut, perubahan tupoksi OPD diberlakukan. Di antaranya penggabungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan. Kantor Kesbangpol berubah menjadi Badan Kesbangpol. RSUD menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di bawah Dinas Kesehatan. Kemudian penghapusan seksi kesejahteraan rakyat di kecamatan dan di kelurahan.
‘’Selamat yang kepada yang telah dilantik. Jabatan itu bisa datang dan pergi, apalagi berpindah tempat adalah hal yang lumrah. Maka siapkan diri semuanya untuk berniat mewakafkan diri mengabdi kepada masyarakat,’’ ujarnya dalam sambutan pelantikan.
Bupati meminta seluruh pejabat di Pemkab Blora bisa terus melakukan lompatan perubahan di tahun 2022 agar pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan bisa lebih baik lagi.
‘’Harapan masyarakat untuk perbaikan Blora sangat tinggi. Maka kita harus bisa dan mampu bergerak cepat meningkatkan kemampuan diri dan berinovasi. Penilaian berkala akan kita lakukan berdasarkan kinerjanya. Jika dirasa tidak memenuhi target, ya siap siap saja digantikan,’’ tegas Mas Arief, panggilan bupati.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono mengemukakan, 176 pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari JPTP (Eselon II.b) sebanyak 1 orang yakni Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang dijabat Gundala Wijasena.
Kemudian pejabat administrator (III.a) sebanyak 11 orang, administrator (III.b) sebanyak 51 orang, pejabat pengawas (IV.a) 82 orang dan pejabat pengawas (IV.b) sebanyak 31 orang.
‘’Saat ini Pemkab Blora juga sedang melaksanakan tahapan assesment untuk pengisian beberapa formasi kepala OPD yang kosong, bekerjasama dengan KASN dan Mabes Polri,’’ ungkapnya.
Penulis : Ais
Editor : Sujatmiko
