Bojonegoro,damarinfo.com – Bendung Gerak Karangnongko merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasar Peraturan Presiden nomor 80 tahun 20219. Proyek yang berada di Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo Bojonegoro ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2,55 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sejak ditetapkan sebagai PSN tahun 2019, pembangunan bendung gerak yang juga memanfaatkan lahan di wilayah Kabupaten Blora ini, belum terealisasi. Menilik data dari Sistem Informasi Infrastruktur (Sinfra) Jawa Timur di laman https://sinfra.jatimprov.go.id/, disebutkan bahwa Pembangunan Bendung gerak Karangnongko merupakan proyek lintas wilayah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan rencana kapasitas tampung bendungan sebesar 65,3 Juta m3 yang bersumber dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo seluas 10.035 Km2.
Bendungan ini berfungsi sebagai pasokan air irigasi (6.950 Ha), air baku (1.155 L/detik) dan PLTMH (1 Megawatt). Kebutuhan lahan untuk pembangunan bendungan 680,346 Ha dengan rincian lahan di Kabupaten Blora 386,075 Ha dan Kabupaten Bojonegoro 294,271 Ha.
Pada matrik progres proyek dengan kode 68/A.68 ini, pada triwulan III tahun 2022 disebutkan Update Data Juni 2022 (DPU SDA Prov) Berdasarkan Surat Menteri PUPR, pembebasan lahan diharapkan dilaksanakan oleh Pemda di tahun 2022, sehingga konstruksi bisa mulai dilaksanakan tahun 2023.
Dalam upaya percepatan pembangunan PSN prioritasnya masuk P2 ini, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Jakarta, Senin 26-12-2022. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono kembali menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tersebut.
“Pembebasan lahan segera diselesaikan di awal tahun 2023” Kata Basuki Hadi Muljono seperti dikutip dari laman bojonegorokab.go.id
Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa proses pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di tahun 2023 akan dilakukan percepatan. Melalui pembangunan bendung gerak ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki daya saing ekonomi sampai dengan lingkup regional.
“Selain itu, juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penyediaan air baku dan irigasi. Juga dalam rangka pengendalian banjir, ” tutur Bupati Anna.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro Erick Firdaus menjelaskan, proses saat ini menunggu persetujuan hasil revisi DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) oleh Pemprov Jatim.
Erick Firdaus mengatakan, setelah mendapatkan kepastian jadwal dari Pemprov Jatim, awal Januari 2023 akan dilaksanakan sosialisasi penetapan lokasi. Proses setelah itu adalah pelaksanaan pengadaan tanah oleh Pemkab Bojonegoro bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional). Tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan appraisal oleh konsultan. Hasil appraisal ini akan dipakai sebagai acuan untuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat.
“Pengadaan tanah untuk Bendung Gerak tersebut telah dianggarkan melalui APBD Kab. Bojonegoro TA 2023. Sedangkan untuk pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat karena merupakan prioritas Proyek Strategi Nasional (PSN). Diharapkan pada pertengahan Tahun 2023 sudah ada action proses tender pembangunan bendung gerak tersebut,” ungkapnya.
Erick menambahkan, lokasi Bendung Gerak Karangnongko memisahkan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro (Jatim) dengan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora (Jateng).
Sedangkan terkait lahan Bendung Gerak Karangnongko yang sebagian lahan Perhutani, untuk tahap Pertimbangan Gubernur sudah selesai. Ini sebagai syarat nantinya mengajukan Perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Kementerian LHK.
“Pertimbangan Teknis dari Perhutani sudah keluar dan sudah dikirimkan ke Kementerian LHK. Dengan demikian untuk proses PPKH diharapkan dapat selesai secepatnya juga karena konstruksi fisik bendungan ada di lahan Perhutani,” pungkasnya
Penulis : Syafik
