Bojonegoro,damarinfo.com– Jalan-jalan beton dan aspal di Bojonegoro kini terlihat mulus. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah kabupaten memang gencar membangun infrastruktur. Dari 2019 sampai 2023, ada lebih dari 794 kilometer jalan yang sudah dibeton, dan sekitar 320 kilometer jalan yang diaspal. Pembangunan besar-besaran ini tentu bukan tanpa sebab.
Namun, ada satu hal yang perlu diluruskan. Pembangunan infrastruktur di Bojonegoro bukanlah hasil dari kebijakan bupati yang cemerlang, melainkan karena besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tahun 2019, APBD Bojonegoro mencapai Rp 7,12 triliun, dan pada 2023 naik jadi Rp 8,67 triliun. Bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2018, APBD kabupaten ini hanya di kisaran Rp 3 triliun. Pada tahun 2018, misalnya, APBD hanya sebesar Rp 3,62 triliun, dan pada 2017 bahkan lebih kecil, yaitu Rp 3,23 triliun. Peningkatan anggaran yang signifikan ini tentu menjadi modal besar untuk membangun.
Miftah, pengamat kebijakan anggaran dari Universitas Bojonegoro, menyampaikan bahwa pembangunan masif ini memang mungkin dilakukan karena ada dana besar.
“Ini bukan soal siapa bupatinya, tetapi lebih soal anggarannya. Kalau APBD-nya kecil, tentu program-program besar tidak bisa terlaksana,” jelasnya.
Lebih dari itu, Miftah menambahkan bahwa pembangunan jalan beton bukanlah hal baru. Karena pembangunan jalan beton sudah dimulai sebelum peningkatan signifikan APBD. Pada tahun 2018, jalan sepanjang 108.601 meter telah dibangun dengan sistem beton, menandakan bahwa proyek infrastruktur ini bukanlah hal baru bagi Bojonegoro.
“Ini bukan inovasi yang istimewa. Pembangunan jalan beton sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Dengan anggaran sebesar itu, ya memang harus ada hasil,” tambahnya.
PR Besar Bojonegoro: Masalah Sosial dan Ekonomi
Meskipun jalan-jalan terlihat mulus, ada masalah lain yang belum teratasi dengan baik, yaitu pengelolaan anggaran. Dalam lima tahun terakhir, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Bojonegoro selalu tinggi. SiLPA ini menunjukkan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, tetapi tidak terserap. Tahun 2023, misalnya, SiLPA mencapai Rp 2,88 triliun atau sekitar 33,3% dari APBD.
“Besarnya SiLPA ini menunjukkan ada banyak uang yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Seharusnya dana ini bisa digunakan untuk program-program lain yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, atau layanan kesehatan,” kata Miftah.
Angka kemiskinan di Bojonegoro sendiri masih cukup tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga belum mengalami peningkatan signifikan. Dengan APBD yang sebesar itu, seharusnya masyarakat bisa merasakan dampak yang lebih luas, bukan hanya pembangunan fisik.
Jadi, meskipun pembangunan infrastruktur terus berjalan, pekerjaan rumah besar untuk Bojonegoro sebenarnya adalah di bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat berharap agar anggaran yang besar ini tidak hanya menghasilkan jalan beton, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik.
Penulis : Syafik
