Bojonegoro, damarinfo.com –Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan, orang disuruh isolasi mandiri di rumah, karena tidak mengetahui tata kelola dalam penanganannya. Contohnya setelah ada suami terpapar covid-19 dan beralih ke istri lalu anak, tetapi tidak ada penanganan dari pihak terkait, maka apa yang harus dilakukan. “Saat ini mereka tidak ingin jalan mulus, salurannya bagus. Saat ini mereka ingin nyaman, ingin hidup, butuh makan. Itu yang difikirkan,” ujarnya dengan nada kesal pada rapat kerja Rabu, 28-07-2021 bersama OPD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di ruang paripurna kantor DPRD setempat.
Maka, lanjut politisi Partai Demokrat ini, seakan uang banyak yang dimiliki Bojonegoro tidak ada efeknya. Kalau perlu Ibu Sekretaris Daerah (Nurul Azizah Red), kepala dinas mengajak bupati untuk turun langsung ke lapangan, untuk menanyakan langsung kepada masyarakat. “Meraka ingin hidup dan sehat, tidak ingin mati,” papar Sukur Prianto.
Penegasan Sukur Prianto ini, menanggapi Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro yang menyebut jika ada anggotanya menyampaikan uangnya Bojonegoro banyak dan sebagainya itu dianggap gombalan saja. Karena di masa pandemi covid-19 ini berapa sebenarnya uang yang dianggarkan dalam penanganannya. Juga berapa banyak uang yang diterima oleh warganya untuk menopang ekonominya. Apalagi saat ini seiring dengan masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara riil masyarakat belum menerimanya.
Lanjut Sukur, bahwa ini semua harus dibenahi. Jika dikatakan Bojonegoro mampu, itu sangat benar, namun fikiran untuk memberikan kepada masyarakat hanya ada di angan – angan saja. Saat ini wakil rakyat di DPRD banyak diguncing oleh masyarakat apalagi di warung- warung. Dipertanyakan, apa yang dilakukan dengan adanya kondisi pademi ini. Masyarakat sangat memembutuhkan dan tidak hanya datang saat akan pemilihan saja. Sehingga dalam rapat bersama OPD yang di pimpin Sekretaris Daerah Bojonegoro disampiakan jika proggram yang ada saat ini tidak menyentuh kepada masyarakat.
“Harus ada yang kita benahi semua ini. Itu bagi pemegang anggaran covid yaitu Sekda, Kepala Dinas Kesehatan jangan hanya nongkrong rapat secara online dan sebagai. Chek langsung lapangan bagaimana masyarakat kondisinya saat ini” tandasnya.
Sukur juga menyampaikan kekesalannya kepada Dinas Kesehatan Bojonegoro yang tidak melakukan pembinaan serta pembekalan terhadap tenaga medis dan pemerintah desa. Apa yang dilakukan secara detail atas penanganan dan penanggulangan viruus covid 19 ini. Sehingga yang terjadi di lapngan banyak masyarakat terindikasi terpapar berkeliaran. Karena jika diam di rumah akan kelaparan, yang akan dimakan besok saja tidak, apalagi jika tidak kerja. Sementara bantuan pemerintah kabupaten tidak ada. “Jangan hanya bupati dan wakil bupati bertengkar tidak akur setiap hari. Marilah kita bersatu berjalan bersama. Hal ini juga untuk semua pihak . Tidak hanya pemerintah daerah namun juga pihak swasta dalam penganan covid 19,” imbuhnya.
Sementara itu, dari pemaparan sejumlah OPD jika anggaran sosial di Dinas Sosial Bojonegoro ada senilai Rp 29 miliar termasuk anggaran program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) senilai Rp 15 miliar. Di sisi lain, pihak RSUD Bojonegoro menyampaikan jika kasus covid 19 di Bojonegoro saat ini tren menngalami penurunan.
Penulis : Rozikin
