Oleh: Lasuri, Anggota DPRD Bojonegoro dari PAN
Harapan Publik yang Menguat
Setahun lalu, harapan warga Bojonegoro sebenarnya sederhana: pekerjaan lebih mudah didapat, harga kebutuhan pokok stabil, dan layanan publik terasa cepat. Ketika pasangan Setyo Wahono dan Nurul Azizah dilantik pada 20 Februari 2025, ekspektasi itu langsung menguat. Publik menunggu perubahan yang terasa, bukan sekadar pergantian kepemimpinan.
Kini, tepat satu tahun berjalan, kita perlu melakukan evaluasi secara jujur dan proporsional.
Sebagai bagian dari partai pengusung, saya berkepentingan agar pemerintahan ini berhasil. Namun justru karena itu, saya merasa perlu menyampaikan refleksi secara terbuka. Dukungan politik tidak boleh menutup ruang evaluasi.
Indikator Makro: Ada Perbaikan, Belum Lompatan
Secara indikator makro, Bojonegoro menunjukkan pergerakan positif meski belum signifikan. Angka kemiskinan turun dari 11,69 persen pada 2024 menjadi 11,49 persen pada 2025, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 144.900 jiwa. Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,75 menjadi 73,74.
Data ini menunjukkan arah perbaikan. Tidak ada kemunduran. Namun kita juga harus jujur bahwa penurunan tersebut belum cukup besar untuk disebut sebagai lompatan struktural. Bagi statistik, penurunan 0,20 persen berarti kemajuan. Tetapi bagi keluarga yang masih hidup dalam kondisi rentan, perubahan itu belum tentu terasa dalam keseharian mereka.
Artinya, arah sudah terlihat. Kecepatannya yang masih perlu ditingkatkan.
Tahun Konsolidasi dan Batasan Fiskal
Selama tahun pertama, pemerintahan menjaga stabilitas. Birokrasi berjalan tanpa gejolak berarti. Beberapa agenda penataan kawasan kota mulai bergerak. Ritme administrasi tetap terjaga.
Namun stabilitas belum selalu identik dengan percepatan.
Kita juga perlu melihat konteks awal kepemimpinan ini. APBD 2025 lahir dari perencanaan sebelumnya. APBD 2026 disusun dalam kerangka fiskal yang sudah berjalan. Selain itu, persoalan kurang bayar Dana Bagi Hasil tahun 2023–2024 memengaruhi ruang gerak anggaran daerah.
Kondisi tersebut membuat tahun pertama lebih banyak diisi konsolidasi dibanding terobosan besar. Penjelasan fiskal ini penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab seluruh ekspektasi publik.
Antara Angka dan Rasa
Politik selalu bergerak di antara angka dan rasa. Data bisa menunjukkan stabilitas. Namun persepsi publik lahir dari pengalaman sehari-hari.
Dalam satu tahun ini, mungkin yang belum sepenuhnya hadir adalah simbol kebanggaan kolektif. Warga tidak selalu meminta indikator makro yang rumit. Mereka ingin merasakan perubahan yang nyata dan layak diceritakan dengan bangga. Perubahan itu bisa hadir dalam bentuk kebijakan yang menyentuh langsung, program yang terasa manfaatnya, atau identitas baru yang membedakan Bojonegoro.
Saya melihat tahun pertama ini sebagai fase menjaga stabilitas. Tetapi tahun kedua harus menegaskan arah. Pemerintah perlu menghadirkan identitas yang lebih jelas, bukan hanya melalui laporan kinerja, tetapi melalui pengalaman yang dirasakan masyarakat.
Momentum Tahun Kedua
Dukungan politik tidak berarti pembenaran tanpa batas. Justru dukungan harus disertai keberanian untuk mengingatkan dan memperbaiki. Kita perlu memastikan pemerintahan ini benar-benar menghadirkan kebanggaan bagi warganya.
Satu tahun telah berlalu. Evaluasi ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan langkah berikutnya.
Tahun kedua menjadi momentum pembuktian arah dan identitas kepemimpinan.(*)
