Jabatan Boleh Sama, Isi Rekening Beda Dunia: Potret Kekayaan Kepala Daerah

oleh 162 Dilihat
oleh
(grafis by chatgpt)

damarinfo.com – Penampilan bisa menipu, tapi laporan LHKPN jarang bohong. Dari data terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan para kepala daerah di Indonesia ternyata sangat timpang. Ada yang hartanya tembus triliunan rupiah, tapi ada juga yang bahkan tak sampai sejuta dolar.

Di urutan teratas, kejutan besar: kepala daerah terkaya bukan gubernur atau bupati, melainkan Husmaluddin, Wakil Bupati Kolaka. Ia melaporkan kekayaan fantastis sebesar Rp2,4 triliun. Jumlah yang bikin kepala geleng-geleng — setara dengan anggaran tahunan beberapa kabupaten di Indonesia.

Di posisi kedua, ada Rudy, Gubernur Kalimantan Timur, dengan kekayaan sekitar Rp166 miliar. Jaraknya? Sekitar Rp2,2 triliun. Perbedaan yang luar biasa — ini bukan selisih, ini jurang.

Yang menarik, dari 10 besar kepala daerah terkaya, hanya dua orang berasal dari Pulau Jawa, yakni Harno, Bupati Rembang (Jawa Tengah), dan Subandi, Bupati Sidoarjo (Jawa Timur). Selebihnya berasal dari luar Jawa — dari Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatera. Bisa jadi ini mencerminkan potensi ekonomi daerah, atau mungkin juga soal peran elite lokal dan akses bisnis.

Berikut daftar lengkap 10 kepala daerah terkaya versi e-LHKPN 2025:

  1. Husmaluddin (Wakil Bupati Kolaka) – Rp2.409.007.307.452

  2. Rudy (Gubernur Kalimantan Timur) – Rp166.521.104.827

  3. Harno (Bupati Rembang) – Rp128.919.581.690

  4. Idah Syahidah Rusli Habibie (Wakil Gubernur Gorontalo) – Rp81.354.168.616

  5. Subandi (Bupati Sidoarjo) – Rp80.435.839.407

  6. Syafruddin Noor (Bupati Hulu Sungai Selatan) – Rp53.696.797.392

  7. Sukiryanto (Wakil Bupati Kubu Raya) – Rp46.396.429.822

  8. Weny Gaib (Wali Kota Kotamobagu) – Rp43.786.054.453

  9. Vickner Sinaga (Bupati Dairi) – Rp32.735.840.393

  10. Sarjani Abdullah (Bupati Pidie) – Rp30.374.884.452

Baca Juga :   Siapa Pejabat Paling Tajir di Bojonegoro? Ini Daftarnya!

Untuk Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melaporkan harta kekayaannya sebanyak Rp.24,5 miliar. Dengan perincian

  • Tanah dan bangunan: Rp10,75 miliar (di Bojonegoro dan Malang).
  • Kendaraan: Rp1,6 miliar (Toyota Land Cruiser 2014, Toyota Harrier 2015, Vespa Sprint 2019).
  • Kas dan setara kas: Rp6,42 miliar.
  • Harta lainnya: Rp6,97 miliar.
  • Utang: Rp1,2 miliar.
(Tangkapan Layar laman KPK RI/https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/monitoring_kepatuhan. diunduh pada tanggal 22-4-2025)

Sementara itu, di daftar terbawah, muncul fenomena menarik: 10 kepala daerah dengan kekayaan paling rendah semuanya adalah wakil bupati atau wakil wali kota. Tak satu pun bupati atau gubernur yang masuk ke dalam daftar ini.

Kilat Bilung, Wakil Bupati Bulungan, mencatat kekayaan paling rendah: hanya Rp260 juta. Bahkan lebih kecil dari harga mobil keluarga kelas menengah. Posisi kedua diisi Katamso SA., Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, dengan harta Rp336 juta, dan di posisi ketiga Husaini, Wakil Wali Kota Lhokseumawe, dengan kekayaan Rp393 juta.

Berikut daftar 10 kepala daerah dengan kekayaan paling kecil:

  1. Kilat Bilung (Wakil Bupati Bulungan) – Rp260.498.056

  2. Katamso SA. (Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat) – Rp336.500.000

  3. Husaini (Wakil Wali Kota Lhokseumawe) – Rp393.250.000

  4. Lahmuddin Hambali (Wakil Bupati Boalemo) – Rp636.915.284

  5. Henri Melki Simu (Wakil Bupati Malaka) – Rp777.219.954

  6. Dodo (Wakil Bupati Kapuas) – Rp845.644.400

  7. Akhmad Fauzi (Wakil Bupati Balangan) – Rp851.000.000

  8. Balgis Diab (Wakil Wali Kota Pekalongan) – Rp905.382.034

  9. Muhamad Farid (Wakil Bupati Konawe Kepulauan) – Rp922.253.237

  10. Erani (Wakil Bupati Landak) – Rp1.106.539.770

Baca Juga :   Hari Jadi Ke 344 Bojonegoro Kemiskinan Ekstrem Dan Pendapatan Ekstrem Pejabat Daerah

Untuk Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp. 9,41 miliar. Dengan perincian

  • Tanah dan bangunan: Rp8,04 miliar (di Bojonegoro dan Surabaya).
  • Kendaraan: Rp.360 juta (Toyota Fortuner Jeep tahun 2012, Toyota Fortuner VRZ 2018)
  • Harta bergerak lainnya Rp.105 juta.
  • Kas dan setara kas: Rp1,01 miliar.
  • Harta lainnya: –
  • Utang: Rp100 juta.

Fenomena ini memunculkan satu dugaan: apakah biaya politik untuk jadi wakil bupati memang tidak terlalu besar? Bisa jadi. Dalam banyak pilkada, posisi wakil seringkali “paket pelengkap” dari calon bupati. Biaya kampanye mayoritas ditanggung oleh calon utama, dan wakil lebih banyak berperan sebagai pendamping atau representasi kelompok tertentu.

Namun ironi besar tetap terasa: kepala daerah terkaya dan termiskin di Indonesia — dua-duanya adalah wakil bupati. Yang satu bisa beli mal, yang lain mungkin masih cicil motor.

Transparansi dalam pelaporan kekayaan seperti ini penting, tak hanya untuk membangun kepercayaan publik, tapi juga untuk memahami bagaimana kekuasaan, akses ekonomi, dan struktur politik bekerja di balik layar. Karena pada akhirnya, siapa yang punya apa — sering kali menyimpan cerita yang jauh lebih besar

Berita Terkait