damarinfo.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kembali merilis hasil evaluasi kinerja birokrasi tahun 2024. Empat indikator utama menjadi tolok ukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah: Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Pelayanan Publik (PP). Lalu, di manakah posisi Kabupaten Bojonegoro?
Secara umum, Bojonegoro berada di tengah-tengah peta persaingan birokrasi kabupaten/kota di Jawa Timur. Ada kekuatan yang bisa dibanggakan, terutama dalam digitalisasi birokrasi. Tapi ada pula ruang perbaikan yang perlu jadi perhatian serius, terutama jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Tuban, Lamongan, Nganjuk, dan Ngawi.
Empat Indeks Penentu Kualitas Birokrasi
Berikut ini empat indikator yang dinilai oleh Kemenpan RB:
-
Reformasi Birokrasi (RB) – penataan struktural dan efisiensi organisasi pemerintahan.
-
SAKIP – transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program kerja.
-
SPBE – integrasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
-
Pelayanan Publik (PP) – kualitas pelayanan yang diterima langsung oleh masyarakat.
1. Reformasi Birokrasi (RB): Stabil, Tapi Belum Unggul
-
Nilai Bojonegoro: 82,84
-
Peringkat: #20 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur
-
Kategori: A (Memuaskan)
Bojonegoro mendapatkan predikat “memuaskan”, tetapi secara peringkat masih berada di tengah klasemen. Kabupaten tetangga seperti Tuban (91,28) dan Ngawi (90,37) berada jauh di depan. Artinya, ada ruang untuk mempercepat transformasi struktural dan efisiensi birokrasi.
2. SAKIP: Transparansi Masih Perlu Penguatan
-
Nilai Bojonegoro: 74,02
-
Peringkat: #21 dari 38 kabupaten/kota
-
Kategori: BB (Sangat Baik)
Meskipun sudah masuk kategori “sangat baik”, posisi Bojonegoro masih di bawah Lamongan (83,18) dan Ngawi (83,06). Skor ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pelaporan kinerja masih bisa ditingkatkan, khususnya dalam hal monitoring program dan hasil kerja OPD.
3. SPBE: Titik Kuat Bojonegoro di Era Digital
-
Nilai Bojonegoro: 4,14
-
Peringkat: #9 dari 38 kabupaten/kota
-
Kategori: Sangat Baik
Dalam aspek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Bojonegoro mencatat capaian membanggakan. Masuk 10 besar Jawa Timur, dengan skor mendekati Tuban (4,24) dan mengungguli banyak kabupaten lain. Ini menunjukkan bahwa sistem digital pelayanan dan administrasi Bojonegoro sudah cukup baik dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
4. Pelayanan Publik: Baik, Tapi Belum Prima
-
Nilai Bojonegoro: 4,21
-
Peringkat: #14 dari 38 kabupaten/kota
-
Kategori: B (Baik)
Pelayanan publik Bojonegoro masih dikategorikan “baik”, namun belum mencapai predikat prima seperti Nganjuk (4,57 – A) atau Ngawi (4,23 – B). Inovasi seperti penguatan kompetensi petugas layanan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan pengembangan aplikasi mobile bisa menjadi langkah strategis untuk peningkatan mutu.
Tabel Perbandingan: Bojonegoro dan Kabupaten Tetangga
| Kabupaten | RB (Reformasi Birokrasi) | SAKIP | SPBE | PP (Pelayanan Publik) |
|---|---|---|---|---|
| Bojonegoro | 82,84 (A) | 74,02 (BB) | 4,14 (Sangat Baik) | 4,21 (Baik) |
| Lamongan | 87,2 (A) | 83,18 (A) | 4,18 (Sangat Baik) | 4,38 (Baik) |
| Tuban | 91,28 (AA) | 80,13 (BB) | 4,24 (Memuaskan) | 4,45 (Baik) |
| Nganjuk | 84,05 (A) | 70,07 (B) | 3,84 (Sangat Baik) | 4,57 (Prima) |
| Ngawi | 90,37 (AA) | 83,06 (A) | 3,61 (Baik) | 4,23 (Baik) |
Ada Potensi Besar, Tinggal Dimaksimalkan
-
Titik Kuat: Digitalisasi pemerintahan (SPBE) sudah berada di jalur yang sangat baik.
-
Area Perbaikan: Transparansi kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB) perlu percepatan.
-
Potensi Naik: Peningkatan inovasi pelayanan publik dan kompetensi SDM birokrasi menjadi kunci loncatan kualitas.
Data Bukan Sekadar Angka, Tapi Arah Perbaikan
Bojonegoro tidak berada di posisi terbawah, tetapi juga belum masuk dalam deretan terbaik di Jawa Timur. Namun data ini bisa menjadi pemicu refleksi bersama, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat.
Jika Anda memiliki gagasan, kritik konstruktif, atau ingin berpartisipasi dalam perubahan birokrasi Bojonegoro, mari berdiskusi dan berbagi. Karena birokrasi yang baik bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana pelayanan publik hadir nyata untuk rakyat.
Penulis : Syafik
Sumber data : https://1data.menpan.go.id/
