Bojonegoro,damarinfo.com – Ketua Asoiasi Pegiata Desa Indonesia (APDI) Provinsi Jawa Timur Miftakhul Munir Kukuhkan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah sebagai “Ibu Desa”. Pengukuhan ditandai dengan pemberian sketsa bergambar Bupati Anna Mu’awanah dengan tulisan Ibu Desa yang dilaksanakan saat pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mandiri Tenaga Pendamping Profesional Kab. Bojonegoro Kamis, 11-08-2022 di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro.
Miftakhul Munir menyampaikan bahwa Bupati Anna pantas menyandang gelar sebagai Ibu Desa karena program-program Pemkab Bojonegoro yang Pro Desa yang tidak dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain di Indonesia.
“keberpihakan program dan kebijakan Bupati Bojonegoro terkait dengan Desa sungguh luar biasa” Kata Miftakhul Munir dihadapan ratusan peserta pelatihan.
Miftakhul Munir melanjutkan, terbukti bahwa Indeks Desa Mandiri (IDM) Kabupaten Bojonegoro dua tahun berturut-turut terbanyak Nasional (tahun 2021-2022). Miftakhul Munir menjelasakan Ada beberapa indeks penilaian IDM, diantaranya indeks ketahahanan ekonomi, kemudian program terkait dengan Bumdes, akses pasar, permodalan. Kemudian indeks ketahanan lingkungan terkait BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) dengan pembangunan jalan, itu menunjukkan bagimana indeks ketahanan lingkungan.
Lebih lanjut indeks ketahanan sosial, bagiamana seluruh masyarakat Bojonegoro yang tercover asuransi kesehatan (universal health coverage). Kemudian indeks ketahanan pangan dengan adanya program BPNT Daerah, dan rantang Kasihmoe. Terlebih program-program sinergitas antara Pusat dan Provinsi di bidang pendidikan seperti program beasiswa RPL Desa dimana domainnya diperuntukkan bagi Kepala Desa dan perangkatnya, pegiat Desa, dan pengelola Bumdes, disamping program beasiswa 2 sarjana setiap Desa dan beasiswa scientist.
“Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, karena baru Kabupaten Bojonegoro satu-satunya yang melakukan secara masif di tingkat Nasional”, terangnya.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’wanah mengatakan, Pemkab Bojonegoro merasa terbantu dengan adanya Pendamping Desa, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun lokal Desa. Termasuk kebijakan-kebijakan Pemkab di bidang infrastruktur, sosial, keagamaan, hari ini berjalan dengan baik.
“Bapak/Ibu Pendamping Desa memberikan spirit tersendiri terhadap Pemkab dan Desa”, bagaimana tata kelola Desa, keuangan, serta kebijakan-kebijakan yang lain.
Lanjut Bupati, Program sinergitas antara Kementrian Desa PDTT dengan Pemkab Bojonegoro terkait Rekognisi Pembelajaran Lampaui, pemkab juga telah memberikan kuota bagi tenaga Pendamping Desa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang S1,
“sementara ini baru S1, mudah-mudahan di tahun berikutnya nanti ada kebijakan dari Kemendes PDTT untuk program S2”, tutup Bupati.
Penulis : Syafik
