Bojonegoro, damarinfo.com – Fraksi PAN Nurani Rakyat Indoneseia Sejahtera (FPAN NRIS) Dewan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro meminta salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2021.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara FPAN NRIS, Neles Sunaryo dalam Pandangan Umum (PU) atas Nota Pengantar Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2021, dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro Rabu 25-5-2022.
“dalam rangka pengayaan pembahasan LPJ 2021 ini, fraksi kami berharap mendapatkan salinan dari LHP BPK RI tahun 2021” Kata Neles –panggilannya-
Dalam PU Fraksi PAN NRIS terdapat 10 point terkait dengan nota pengantar pertanggung jawaban APBD 2021 yang dibacakan oleh Bupati Bojonegoro Anna Muawanah secara daring tersebut, yaitu;
- Fraksi PAN NRIS memberikan Apresiasi atas kenaikan secara signifikan capaian pendapatan dari DBH Migas, namun capaian PAD harus lebih ditingkatkan pada tahun berikutnya
- OPD terkait dalam rangka untuk memastikan besaran dan ketepatan dana transfer baik dari pemprov ataupun pemerintah pusat agar OPD terkait aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- Terkait belanja kami dapat menerima adanya kenaikan persentase serapan dibandingkan serapan APBD tahun 2020, namun tingkat serapan untuk tahun 2021 ini lebih di tingkatkan kembali.
- Dalam rangka untuk peningkatan serapan di tahun 2022 ini kami berharap semua OPD untuk segera melakukan langkah-langkah taktis dan cepat dalam rangka untuk memaksimalkan kinerjanya di tahun 2022 ini, agar anggaran yang sudah terpasang dapat di laksanakan dan terserap dengan baik.
- Fraksi PAN NRIS dapat memahami adanya program BKD untuk pembenahan infrastruktur desa, akan tetapi dalam rangka tertib administrasi, tertib pekerjaan dan tertib pertanggung jawaban, Fraksi PAN NRIS mohon OPD terkait bersama inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan yang terukur terhadap desa penerima BKD agar pelaksanaan BKD sesuai regulasi dan tidak timbul masalah di belakang hari.
- Fraksi PAN NRIS tentu juga berbangga atas beberapa raihan pengahargaan kepada pemkab Bojonegoro dan OPD maupun BUMD, pengahargaan ini harus di jadikan pelecut pemkab Bojonegoro, OPD dan BUMD agar bekerja lebih maksimal lagi untuk memberikan pelayanan yg terbaik kepada masyarakat.
- Fraksi PAN NRIS juga meminta kepada dinas pendidikan agar memiliki data yang valid atas kebutuhan ruang kelas baru baik tingkat dasar hingga menengah.
- Terkait dengan masih terjadinya genangan air di kota Bojonegoro padahal sudah banyak anggaran yang di keluarkan untuk perbaikan sistem drainase kota maka Fraksi PAN NRIS meminta kepada OPD terkait untuk melakukan kajian dan evaluasi agar solusi terhadap masih terjadinya genangan air jika hujan tiba di wilayah kota bisa teratasi. Utamanya perbaikan dan pengerukan saluran avour yang ada di kota.
- Meski pada tahun 2021 pemkab Bojonegoro mendapatkan opini WTP, perlu kita ketahui bersama bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang di tunjukan dalam LHP BPK baru sebatas kewajaran administratif, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk menyajikan dan mengungkap laporan keuangan serta keterandalan sumbernya. Maka yang lebih penting dari itu adalah bagaimana instrument APBD itu bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran terbuka dan mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan SDM itu jauh lebih penting.
- Terakhir dalam rangka pengayaan pembahasan LPJ 2021 ini, Fraksi PAN NRIS berharap mendapatkan salinan dari LHP BPK RI tahun 2021.
Penulis : Syafik
