Bojonegoro,damarinfo.com – Setelah Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyampaikan nota pengantar pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, rapat dilanjutkan dengan pembacaan Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi di Dewan Perwakialn Rakyat Daerah (DPRD) atas nota tersebut.
Dalam Rapat Paripuna tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang digelar di Ruang Rapat Gedung DPRD Bojonegoro, Rabu 25-5-2022, Fraksi Partai Demokrat menyebut bahwa tingginya APBD Bojonegoro Belum Seimbang dengan Penurunan angka Kemiskinan serta Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Bojonegoro yang masih rendah.
“kami ucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam LHP BPK Tahun Anggaran 2021, Namun Pemkab harus memperhatikan catatan atas hasil rekomendasi BPK” Kata Didik Trisetiyo Purnomo saat membacakan PU Fraksi Partai Demokrat
Lanjut Didik-panggilanya- dari sisi pendapatan Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas realisasi pendapatan yang mencapai 137,47 persen atau Rp. 5,9 triliun dari rencana Rp. 4,2 triliun, dampak atas pelampauan pendapatan transfer yang bersumber dari DBH Migas. Namun pihaknya mengingatkan bahwa tumpuan pendapatan yang bersumber dari Dana Pusat adalah berkah masyarakat Bojonegoro harus di kelola pengelolaan dan managemen Dana Migas ini untuk fokus pada kesejahteraan Masyarakat secara merata.
“serta fungsi BUMD sebagai Nahkoda Pendapatan Asli Daerah harus lebih ditingkatkan dan menjadi lebih profesional dalam pengelolaannya, sehingga dapat berkontribusi nyata dalam menunjang pendapatan asli daerah” Ujar Pria yang juga sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Bojonegoro ini.
Dari Sisi Belanja, salah satu sorotan Fraksi Partai Demokrat adalah belum baiknya anggaran pendidikan. Fraksi Partai Demokrat mendorong agar Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dianggarkan kembali. Alasanya adalah pentingnya pendidikan moral pendidikan akhlak bagi anak bangsa untuk Masyarakat Bojonegoro agar lebih diutamakan.
“kami mendorong juga sesuai komitmen kita bahwa Biaya Pendidikan Sekolah SD sampai SMA adalah Gratis tidak ada pungutan apapun baik atas nama Komite atau lainnya karena ini tidak dibenarkan” Tegas Didik
Dibagian akhir PU Fraksi Partai Demokrat menyebutkan bahwa mendorong agar agar pemberian Bantuan Keuangan diberikan secara merata tanpa tebang pilih sesuai dengan harapan dan kebutuhan Masyarakat, dilaksanakan terukur, kemampuan mengelola anggaran dengan transparan dan akuntabel serta pola pengawasan pelaksaanaan Anggaran dengan baik sehingga terwujud kwalitas pembangunan yang baik sesuai dengan perencanaan dengan melibatkan masyarakat.
Penulis : Syafik
