Audiensi Bupati Bojonegoro dengan BEM
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerima audiensi dari Aliansi BEM Bojonegoro di Ruang Batik Madrim, Pemkab Bojonegoro. Pertemuan ini membahas dua isu utama, yakni indikasi pungutan liar (pungli) di sekolah dan evaluasi program beasiswa Pemkab Bojonegoro.
Pungutan Liar Sekolah Jadi Sorotan
Perwakilan BEM, Wahyu, melaporkan adanya indikasi pungli di sejumlah sekolah di Kecamatan Borno, Ngasem, dan Kalitidu.
“Kami mengambil data dari sekolah tersebut dan meminta sikap tegas pemerintah,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Akhmad Mutadlo menegaskan pihaknya sudah mengumpulkan kepala sekolah SMP negeri dan memperingatkan agar tidak ada pungutan liar.
“Akan kita tindak lanjuti, jangan sampai ada uang negara dimanfaatkan oleh oknum,” tegasnya.
Mutadlo juga mengklarifikasi bahwa sekolah swasta memang tetap memungut biaya, dan sekolah negeri dengan asrama seperti SMP Terpadu memiliki aturan pembayaran tertentu. Ia menekankan Komite Sekolah Negeri tidak boleh lagi menarik sumbangan, karena kebutuhan ringan bisa ditutupi melalui Dana BOS.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa tidak ada lagi pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan surat edaran tertanggal 14 Februari 2022.
Evaluasi Program Beasiswa
Isu berikutnya adalah program beasiswa Pemkab Bojonegoro. BEM menyoroti masalah ketidaktepatan sasaran serta minimnya sosialisasi terkait Beasiswa Tugas Akhir Saintis dan 10 Sarjana 1 Desa.
Kadindik menjelaskan bahwa program lama masih mengacu pada Peraturan Bupati sebelumnya, namun Pemkab sedang menyusun program baru dengan nama Beasiswa Makmur dan Membanggakan.
Program ini mencakup:
-
Beasiswa Saintis
-
Beasiswa Pondok Pesantren
-
Beasiswa Keluarga Miskin (berdasarkan data Damisda desil 1–5 per desa)
-
Beasiswa Tugas Akhir untuk mahasiswa di PTN/PTS
Mutadlo memastikan, mahasiswa penerima beasiswa yang sudah berjalan akan tetap mendapat bantuan hingga semester 8, selama memenuhi syarat Indeks Prestasi minimal 2,75. Namun, ia mengakui beasiswa tugas akhir belum terealisasi tahun ini.
Standar Kampus Jadi Pertimbangan
Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa kualitas kampus menjadi kunci dalam pemberian beasiswa. Ia menekankan, kampus penerima minimal harus berakreditasi B.
“Kalau semua kampus akreditasi C bisa masuk beasiswa, saya lebih banyak mendorong kampusnya harus minimal B,” jelasnya.
Bupati menyatakan akan berdiskusi dengan rektor kampus berakreditasi C, seperti At Tanwir, agar meningkatkan status akreditasi. Ia juga menilai sebagian kampus swasta terlalu berorientasi bisnis, padahal pendidikan harus memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat Bojonegoro.
Arah Baru Penyaluran Beasiswa
Sebagai bentuk perbaikan, Bupati menegaskan daftar penerima beasiswa akan dikirim langsung ke masing-masing kampus, bukan melalui BEM, untuk menghindari salah informasi. Ia menutup pertemuan dengan apresiasi kepada mahasiswa.
“Saya sangat berterima kasih, saya senang selalu saya terima karena kalian generasi unggul ke depan. Semangat kita sama, membangun Bojonegoro unggul dan sejahtera,” tandasnya.
Editor : Syafik
Sumber : Bagian Prokopim Setda Bojonegoro
