Bojonegoro,damarinfo.com – Kemiskinan ibarat pohon besar yang akarnya menjalar jauh ke dalam tanah. Mencabutnya tidak cukup hanya dengan sekali tarikan — butuh strategi, tenaga, dan tentu saja, anggaran yang cukup.
Di Kabupaten Bojonegoro, upaya untuk menekan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam Rancangan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Targetnya jelas: menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,69% (2024) menjadi 10,37% (2025).
Namun, dari total belanja daerah sebesar Rp7,68 triliun, alokasi untuk program pengentasan kemiskinan hanya mencapai sekitar Rp210 miliar, atau 2,74% dari total belanja APBD Perubahan. Angka ini naik tipis dibanding APBD Induk (2,65%), tapi apakah cukup?
Program Prioritas: Ada yang Naik, Ada yang Turun
Dalam dokumen Rancangan PPAS APBD Perubahan 2025, sejumlah program masuk kategori pengentasan kemiskinan, seperti:
-
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
-
Program Pemberdayaan Sosial
-
Program Pembinaan Keluarga Berencana
-
Program Pengendalian Penduduk
Yang menarik, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mendapat tambahan anggaran sebesar Rp7,6 miliar, dari Rp125,9 miliar menjadi Rp133,5 miliar. Ini langkah positif karena program ini menyasar kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin.
Namun tidak semua program mengalami kenaikan. Program Pengarusutamaan Gender turun hampir sepertiga, dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dipangkas lebih dari Rp1,4 miliar.
Gayatri: Ikhtiar Baru Bupati untuk Kemiskinan
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyampaikan dalam P-APBD 2025 telah diakomodasi sejumlah program unggulan pasangan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.
“Di antaranya adalah program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), beasiswa 10 sarjana 1 desa, BPJS Ketenagakerjaan untuk 335.000 warga miskin” ujar Lasuri
Gayatri adalah singkatan dari Gerakan Ayam Petelur Mandiri untuk Pengentasan Kemiskinan — program yang memberikan ayam petelur kepada keluarga miskin, lengkap dengan pembinaan teknis dan akses pasar.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyatakan bahwa program ini menyasar langsung keluarga yang tercatat dalam Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda).
“Kami melibatkan perusahaan-perusahaan di Bojonegoro untuk mendukung program ini sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan,” ujar Bupati.
Angka Itu Bicara: Alokasi Masih Minim
Dari Rp7,91 triliun pada APBD Induk 2025, setelah perubahan turun menjadi Rp7,68 triliun. Namun, alokasi untuk pengentasan kemiskinan hanya sekitar 2,6 – 2,7 persen dari total belanja.
Artinya: dari setiap Rp100 yang dibelanjakan pemerintah daerah, hanya Rp2,70 yang dialokasikan untuk membantu warganya keluar dari kemiskinan.
Mengapa Dibutuhkan Lebih Banyak?
Bojonegoro masih berada di atas rata-rata nasional dalam hal tingkat kemiskinan. Banyak keluarga belum memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan layak.
Program yang ada, meskipun baik, masih terlalu reaktif: memberi bantuan tunai, tapi belum menyentuh akar struktural kemiskinan.
Solusinya: butuh pendekatan yang lebih holistik — seperti penguatan ekonomi mikro, pengembangan UMKM, dan pelatihan vokasi untuk generasi muda.
Tantangan di Lapangan: Realisasi Tak Selalu Mulus
Meski data dan rencana indah di atas kertas, implementasi di lapangan kerap bermasalah. Bantuan tidak tepat sasaran, program berjalan seadanya, bahkan kadang hanya menjadi formalitas.
Perlu peningkatan dalam efisiensi birokrasi, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak.
Jalan Panjang Menuju Keadilan Sosial
APBD Perubahan Bojonegoro 2025 memang belum sempurna, tapi ia membawa sebuah harapan. Jika dikelola dengan tepat, transparan, dan melibatkan masyarakat secara aktif, maka program pengentasan kemiskinan bisa menjadi alat perubahan nyata.
Bojonegoro masih punya ruang dan waktu untuk menulis kisah baru — tentang kesetaraan, kesempatan, dan kehidupan yang lebih layak bagi semua warganya.
Penulis : Syafik
Sumber Data: Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025
