Bojonegoro, damarinfo.com – Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, mengecam tayangan acara Xpose Uncensored di stasiun televisi Trans7. Ia menilai tayangan itu menistakan kiai dan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Akibatnya, tayangan itu memicu protes luas dari santri, alumni, dan masyarakat Nahdliyin di berbagai daerah.
Media Diprotes karena Lalai
Abdulloh Umar menegaskan bahwa lembaga penyiaran harus memegang tanggung jawab moral dan profesional. Ia mengatakan, media wajib memastikan konten tidak menyinggung nilai agama, pesantren, atau ulama.
“Saya sangat menyayangkan bagaimana acara semacam itu bisa lolos tayang. Ini kelalaian serius yang mencederai marwah pesantren dan para kiai,” ujar Abdulloh Umar, yang juga Ketua DPRD Bojonegoro ini
Ia menambahkan bahwa pesantren seperti Lirboyo berperan besar dalam membentuk karakter bangsa. Oleh karena itu, pesantren tidak pantas dijadikan bahan olok-olok atau narasi negatif.
Pesantren Sebagai Benteng Moral
Abdulloh Umar menegaskan kembali bahwa kiai dan pesantren merupakan benteng moral bangsa. Menurutnya, penghinaan terhadap pesantren tidak sekadar kesalahan media. Bahkan, ia menyebutnya sebagai pelecehan terhadap nilai-nilai luhur yang telah menjaga Indonesia sejak lama.
“Kiai dan pesantren itu benteng moral bangsa. Jika ada tayangan yang menistakan, itu bukan sekadar kesalahan media, tetapi pelecehan terhadap nilai luhur bangsa,” tegasnya.
Desakan Agar KPI Turun Tangan
Abdulloh Umar meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menindak pelanggaran tersebut secara tegas. Ia berharap tindakan tegas memberi efek jera bagi lembaga penyiaran. Selain itu, ia berharap media lebih berhati-hati dan sensitif terhadap konten keagamaan serta kultur pesantren.
“KPI harus turun tangan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Media punya tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial,” ujarnya.
Permintaan Maaf Dinilai Belum Memadai
Sebelumnya, Trans7 telah menyampaikan permintaan maaf terbuka atas tayangan yang dianggap menyinggung Lirboyo. Namun, banyak pihak menilai permintaan maaf itu belum memadai. Mereka menuntut langkah korektif dan sanksi etik yang lebih tegas agar kejadian serupa tidak berulang.
Penulis: Syafik
