Bojonegoro, damarinfo.com — Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Edi Susanto memimpin Forum Sinergi dan Evaluasi di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Kamis 6-11-2025. Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran Dinsos dan berfokus pada evaluasi penyerapan anggaran tahun 2025 serta peningkatan akurasi data pengentasan kemiskinan.
Realisasi Anggaran Dinsos Capai 65,69 Persen
Kepala Dinas Sosial Agus Susetyo Hardiyanto melaporkan bahwa hingga 31 Oktober 2025, realisasi anggaran Dinsos mencapai Rp111,5 miliar dari total pagu Rp169,7 miliar atau 65,69 persen. Dinsos menargetkan penyerapan meningkat menjadi 72 persen pada akhir tahun.
Realisasi anggaran tersebut difokuskan pada program Bantuan Sosial (Bansos), seperti BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta persiapan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Bansos Kemiskinan Ekstrem menjelang akhir tahun.
Sinkronisasi Data Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Dalam forum tersebut, Wabup dan Sekda menyoroti tantangan utama pengentasan kemiskinan, yaitu ketidaksinkronan data antara tingkat daerah dan nasional. Sekda Edi Susanto menjelaskan masih adanya perbedaan signifikan antara Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).
“Kami ingin intervensi program mengacu pada satu data. Jika DAMISDA dan DTSEN berbeda, maka harus dilakukan verifikasi lapangan agar program benar-benar tepat sasaran,” tegas Edi.
Program Dinsos Didukung Data Valid
Wabup Nurul Azizah menambahkan, berbagai program Dinsos seperti pemasangan stiker Keluarga Pra Sejahtera siap diluncurkan. Menurutnya, semua kegiatan penanganan kemiskinan harus berbasis data yang valid agar penurunan angka kemiskinan dapat terukur dan efektif.
Penyesuaian Anggaran 2026 Fokus pada Program Prioritas
Wabup juga menyoroti proyeksi penurunan Dana Transfer Pusat (TKD) yang akan berdampak pada pendapatan daerah. Pendapatan Daerah 2026 diperkirakan turun dari Rp7,8 triliun (2025) menjadi Rp5,8 triliun.
“Maka perlu dilakukan penyesuaian. Namun yang paling penting, jangan sampai mengurangi atau mengubah program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan,” tegas Nurul Azizah.
Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap sinergi dan evaluasi ini mampu mempercepat penyerapan anggaran Dinsos tahun 2025. Sinkronisasi data antara DTSEN dan DAMISDA juga diharapkan segera tuntas, sehingga intervensi program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
Editor : Syafik
Sumber : Bagian Prokopim Setda Bojonegoro
