Wabup Bojonegoro: BKD Dapat Menjebak Kepala Desa

oleh
Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto dalam acara Ngopi dan Guyon Bareng Wabup, di MCM Hotel & Resto Jalan Pemuda Bojonegoro, Senin 14-12-2020. Foto/Syafik

Bojonegoro- Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto mengatakan Bantuan Keuangan Desa (BKD) dapat menjebak kepala desa jika tanpa ada regulasi yang jelas. Untuk itu dirinya meminta kepada dinas terkait untuk menyiapkan payung hukum. “Agar kepala desa tidak menjadi korban dalam pelaksanaan BKD, ” tegas Wawan, panggilan Wakil Bupati Bojonegoro dalam acara Ngopi dan Guyon Bareng Wabup, di MCM Hotel & Resto Jalan Pemuda Bojonegoro, Senin 14-12-2020.

Wakil Bupati Wawan kemudian merujuk di Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Bojonegoro dimana ada alokasi anggaran untuk BKD. Salah satu fungsinya yaitu untuk pengaspalan jalan antar desa dengan menyediakan dana sebesar Rp 452.274.660.000. Dana sebesar itu untuk perbaikan jalan sepanjang 331,996 km, yang diperuntukan 252 Desa. Jika dirata-rata maka per desa mendapatakan Rp 1,7 miliar.

Wawan juga menyampaikan bawah dalam penentuan penerima BKD tahun 2021 ini, terdapat ketidaksesuaian antara aturan. Dicontohkan, terdapat desa yang belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya, namun disebutkan menerima BKD. Begitu juga ada desa yang belum menyelesaikan pembangunan tahun sebelumnya, juga menerima BKD.”Banyak desa yang tak sesuai aturan, namun mendapatkan BKD. Sementara desa yang sesuai aturan tak mendapatkan BKD, ” tandasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Mahmudin mengatakan, bahwa BKD berpedoman kepada Peraturan Bupati (Perbup) yang saat ini sedang diproses. Juga terdapat beberapa perubahan dari Peraturan Bupati sebelumnya. Salah satunya adalah tentang besaran dana pendamping yang harus disediakan oleh desa. “InsyaAllah bulan ini selesai,” kata mantan Camat Ngasem ini.

Dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang lama, yakni Perbup Bojonegoro nomor 12 tahun 2017 yang telah diubah dengan Perbup Bojonegoro Nomor 13 tahun 2019, pasal 3 ayat 3 bahwa Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus. Yaitu bantuan yang penggunaanya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, utamanya yang berbentuk infrastruktur.

Sementara terkait persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat 1 yaitu;
1. Semua Pekerjaan dari Pemerintah Daerah telah dilaksanakan, dipertanggung jawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Bersedia menyediakan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebesar 10 persen.
3. Telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi baku desa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya, dan
4. Telah melaksanakan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten Bojonegoro
Penulis : Syafik
Editor : Sujatmiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *