Bojonegoro – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar meminta usulan – usulan skala prioritas dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) baik tingkat Desa maupun Kecamatan dilakukan secara linier dengan program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
“Jika nanti usulan program dari hasil Musrenbang linier dengan sekala prioritas Pemerintah Bojonegoro maka akan mempercepat pembangunan yang ada,” ujarnya pada damarinfo.com Selasa, 16-2-2021. Karena itu, lanjut Abdulloh Umar, akan saling menopang dan mendukung antara Pemerintah Bojonegoro dengan Pemerintah Desa.
Abdulloh Umar melanjutnya, di saat program tingkat desa dan kecamatan linier dengan program Pemerintah Bojonegoro, maka akan saling menopang dan melengkapi antara program Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Bojonegoro Sukur Priyanto meminta agar kepala desa tidak gontok-gontokan soal besaran Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang diterima oleh masing-masing desa. Namun Sukur meminta kepada Kepala Desa untuk fokus dalam perencanaan dan penggunaan BKD yang diterima. “Jangan gontok-gontokan soal perbedaan besaran BKD” Kata Sukur dalam sambutanya pada acara Musrenbangcam 2021 Kecamatan Kapas di Pendopo Kecamatan Rabu, 10-2-2021.
Sukur Prianto memastikan bahwa 252 desa penerima BKD tahun 2021 aman artinya tetap menerima BKD, meksi ada kekurang anggaran sebesar RP. 400 miliar lebih. “Saat ini untuk membangun wilayah desa kita bisa dari berbagai sumber. tidak hanya ADD dan DD dan kali ini di dukung adanya BKD dengan anggaran besar” ujarnya
Penulis : Rozikin
