Bojonegoro,damarinfo.com -Ratusan mahasiswa Universitas Bojonegoro (Unigoro) mengikuti Sarasehan Kebangsaan bertema Sistem Hukum dan Pemerintahan, Sabtu (10/5/2025). Kegiatan yang digelar di Hall Suyitno Unigoro ini merupakan hasil kolaborasi antara Unigoro dan DPRD Provinsi Jawa Timur, sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda.
Pemerintahan Baru, Semangat Baru
Dalam sambutannya, Rektor Unigoro, Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum., menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Jatim, Dr. Freddy Poernomo, SH., MH., yang terus mendorong mahasiswa untuk memahami dan terlibat aktif dalam dinamika pemerintahan.
“Slogan Kabupaten Bojonegoro sekarang adalah makmur dan membanggakan. Namun, kemakmuran tidak hanya diukur dari pendapatan dan potensi ekonomi. Ada aspek sosial, hukum, budaya, dan lainnya yang perlu diperhatikan. Maka kita perlu berkoordinasi untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi penting, mengingat Kabupaten Bojonegoro kini tengah memasuki era pemerintahan yang baru, yang menuntut partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk dunia kampus.
Hukum dan Pemerintahan: Dua Pilar yang Tak Terpisahkan
Sarasehan menghadirkan dua narasumber utama, yakni Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro, Teguh Wibowo, SH., MH., dan dosen Fakultas Hukum Unigoro, Bukhari Yasin, SH., MH. Keduanya menekankan bahwa sistem hukum dan pemerintahan adalah satu kesatuan yang saling terkait.
“Masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum. Memahami pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat krusial dalam menciptakan daerah yang makmur dan adil,” tegas Bukhari.
Senada dengan itu, Teguh Wibowo menambahkan bahwa pembangunan yang inklusif hanya bisa dicapai apabila masyarakat turut mengawal kebijakan dan program pemerintah, serta mendorong penguatan sistem hukum.
Penguatan Hukum Dimulai dari Akar Rumput
Teguh juga menyampaikan beberapa gagasan konkret untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif:
-
Pendidikan hukum di tingkat desa
-
Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik
-
Pembuatan regulasi pelestarian lingkungan
“Sistem hukum ini harus diperbaiki agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya dengan memperkenalkan pendidikan hukum di desa, menggunakan teknologi untuk pelayanan publik, serta merumuskan regulasi lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan,” jelasnya.
Diskusi yang Hidup dan Reflektif
Kegiatan yang dimoderatori oleh Irma Mangar, SH., MH. ini berlangsung interaktif dan penuh antusiasme. Para mahasiswa-mahasiswi Unigoro tak ragu melontarkan pertanyaan kritis seputar sistem hukum dan pemerintahan, menandakan bahwa semangat belajar dan kepedulian mereka terhadap isu kebangsaan semakin tinggi.
Editor : Syafik
Sumber : unigoro.ac.id
