Trend SiLPA APBD Bojonegoro Tinggi, Kenapa?

oleh
Bupati Bojonegoro Anna Muawanah di upacara HJB ke 343 di pendopo, dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Staf ahli dan Kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro, pada Selasa 20-Oktober-2020.Foto/dok/Humas Pemkab Bojonegoro

Bojonegoro –Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 2,3 triliun atau tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Jadi pertanyaan, kenapa SiLPA terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Mengutip dari bpkad.bojonegorokab.go.id, Pada APBD tahun 2016 SILPA nya Rp. 79.051.687.855,78 (Tujuh sembilan miliar lebih), pada tahun 2017 terjadi kenaikan SILPA yakni sebesar Rp. 277.784.999.390,94 (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar lebih). Pada tahun 2018 terjadi lonjakan SiLPA hingga 626 persen dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp. 2.017.402.123.680,1 (Dua triliun kebih).

Selanjutnya pada tahun 2019 SiLPA APBD Kabupaten Bojonegoro mencapai Rp. 2.202.808.511.312,3 (Dua triliun lebih) dan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 2,3 Triliun.

Penyebab tingginya SILPA adalah tidak mempunyai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan penyerapan anggaran. Selain itu adanya transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dilaksanakan di akhir tahun setelah APBD disahkan oleh DPRD, sehingga masuk menjadi SiLPA.

Baca Juga :   Surat Redaksi : SiLPA Tinggi Siapa Rugi

Khusus tahun 2020, terdapat penyebab lain. Yakni adanya kebijakan refokusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19. Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Terkait, mewajibkan 35 persen anggaran belanja untuk penanganan covid-19. “Dari alokasi anggaran yang sudah disiapkan tidak dapat diserap sehingga jadi SILPA,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri.

Anggota Banggar yang lain Mochlasin Afan melihat tren kenaikan SiLPA ini, menyatakan harus ada evaluasi dari eksekutif dan disampaikan secara terbuka. Jika misalnya alasan tidak terserapnya anggaran karena adanya ketakutan atau berhati-hati, ada penyebab lain dari SKPD untuk melakukan penyerapan. Untuk itu Afan menilai perlu ada terobosan agar SKPD lebih berani melakukan penyerapan anggaran, namun tetap harus mendasarkan pada regulasi dan implementasi program yang terukur dan akuntabel “Harus ada evaluasi, kenapa tren SiLPA itu tinggi,” tegas politisi asal Kecamatan Baureno ini.

Baca Juga :   Surat Redaksi : SiLPA Tinggi Siapa Rugi

Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan, tingginya SiLPA tahun 2020 disebabkan 1) realokasi anggaran Cofid-19 sesuai SKB 2 menteri sebesar Rp 1.3 triliun dan tidak semua terserap, 2) ada effisiensi anggaran perjalanan dinas dan rapat serta program lain karena Pandemi Covid-19, 3) ada pemasukan dari kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan 4) ada pemasukan deviden dari BUMD ADS.

Nurul Azizah tidak membantah atau menyetujui terkait penyebab tingginya SiLPA karena ketidakmampuan SKPD dalam menyerap anggaran. “Akan kita evaluasi,” jawabnya.
Penulis : Syafik
Editor : Sujatmiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *