“Hampir semua orang dapat menanggung kemalangan, tapi jika Anda ingin menguji watak manusia, coba beri dia kekuasaan” Abraham Lincoln
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2023 diprediksi mencapai Rp. 7,2 Triliun. Ini adalah APBD terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Bojonegoro sejak Kabupaten ini berdiri. Dan ini dianggarkan untuk tahun 2023 yang merupakan periode akhir masa jabatan Bupati Anna Muawanah dan Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto, tepatnya pada 24 September 2023 mendatang.
Bisa jadi Anna Muawanah dapat menyusun anggaran tahun 2024 karena masih menjabat Bupati Bojonegoro, tetapi tidak dapat lagi mengendalikan pelaksanaan program yang direncanakan karena tidak lagi menjabat pada tahun tersebut. Untuk itu menjadi rasional bahwa APBD 2023 menjadi sangat krusial untuk Anna Muawanah.
Dalam pandangan politik hal seperti ini tentu dapat diterima, karena Anna Muawanah harus memastikan bahwa 17 program prioritasnya harus sudah dapat ditunaikan selama masa jabatanya sebagai Bupati Bojonegoro. Pasalnya keberhasilan pembangunan selama lima tahun memimpin, menjadi pemantik bagi para pemilih untuk memilih kembali Anna Muawanah pada periode pemilihan periode berikutnya pada November 2024 mendatang.
Keberhasilan pembangunan jalan poros kabupaten dan poros kecamatan menjadi contoh keberhasilan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Sementara Isu kemiskinan, isu pendidikan, isu indeks pembangunan manusia, isu pertumbuhan ekonomi, isu pertanian. Bisa jadi bukan isu yang menarik untuk sebagian besar masyarakat Bojonegoro khususnya yang tinggal di Pedesaan.
Meski demikian isu-isu yang dianggap tidak berhasil selama kepemimpinan Bupati Perempuan pertama ini dapat dijadikan “senjata politik” oleh lawan politik Anna Muawanah pada pemiliu kada mendatang, itupun jika ada lawan politiknya. Pasalnya hingga saat ini belum ada satupun nama yang berani menunjukan dirinya untuk maju dalam pemilukada 2024 mendatang.
Angka Rp. 7,2 triliun adalah angka yang sangat besar, Bupati Anna Muawanah bisa dengan leluasa untuk menyajikan kue-kue pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat. Saat infrastruktur sudah dianggap tuntas maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan akan dapat digenjot, pembangunan pasar-pasar sebagai sentra ekonomi tentu juga dapat dimaksimalkan, pemberian kredit untuk para pemilik usaha mikro, kecil dan menengah dapat diperluas sasaranya. Pemberian kredit untuk petani dalam program petani mandiri dapat digelontorkan lebih besar agar menyentuh sebagian besar petani. Alokasi Dana Desa dapat dimaksimalkan pada angka 12,5 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan di Madrasah Aliyah dapat ditingkatkan jumlahnya, beasiswa untuk mahasiswa di perguruan tinggi dapat diperbanyak penerimanya dan program-program prioritas lainya.
Bupati Anna Muawanah juga dapat dengan leluasa menyelesaikan Pekerjaan Rumahnya soal indikator-indikator pembangunan yang belum memenuhi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), misal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan ekonomi dan ukuran pembangunan lain. Sehingga tak ada celah untuk membangun isu negatif yang bakal muncul di tahun 2024 mendatang.
Titik krusialnya tentu pada saat Bupati Anna Muawanah tidak lagi menjabat setelah tanggal 24 September 2023 mendatang, karena dalam kurun satu tahun lebih tersebut berpotensi banyak peristiwa politik yang terjadi yang bisa jadi, menguntungkan atau tidak menguntungkan untuk Anna Muawanah pada Pilkada 2024 mendatang.
Penulis : syafik
