Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus membangun jalan poros kabupaten dan jalan poros desa. Hingga tahun 2022 jumlah jalan poros kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 722,51 kilometer, kondisi jauh lebih baik dari tahun 2018 panjang jalan dalam kondisi baik hanya 35,01 kilometer. Artinya selama lima tahun Pemkab Bojonegoro telah membangun jalan cor sepanjang 687,5 kilometer.
Sementara jalan poros desa yang dibangun dengan sistem Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa atau biasa disebut BKD sepanjang 427,46 kilometer dalam dua tahun yakni 2021 dan 2023. Dan pada tahun 2023 direnacakan bakal membangun jalan sepanjang 170 kilometer.
Infrastruktur jalan semestinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, alasannya;
- Peningkatan konektivitas: Infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan konektivitas antara daerah-daerah di dalam suatu wilayah. Ini memungkinkan mobilitas barang dan orang yang lebih lancar, memperluas pasar dan meningkatkan aksesibilitas. Dengan adanya infrastruktur jalan yang baik, bisnis dapat mengirim dan menerima barang dengan lebih efisien, meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional.
- Peningkatan aksesibilitas: Infrastruktur jalan yang baik juga meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja. Jalan yang baik memungkinkan akses yang lebih mudah ke sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan tempat kerja. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dan meningkatkan partisipasi ekonomi mereka.
- Stimulasi investasi: Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dapat menciptakan peluang investasi baru. Jalan yang baik dapat menarik perhatian investor dan mendorong pembangunan kawasan industri dan pusat perdagangan. Infrastruktur jalan yang memadai juga dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya, yang pada gilirannya mendorong investasi dalam pengembangan properti dan memicu pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan produktivitas: Infrastruktur jalan yang baik dapat mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh perjalanan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas bisnis, karena barang dapat diangkut dengan lebih efisien dan pekerja dapat mencapai tempat kerja dengan lebih cepat. Penurunan biaya dan waktu transportasi juga dapat mendorong adopsi teknologi baru dan inovasi di sektor-sektor ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas keseluruhan.
Namun sayangnya, teori tersebut sepertinya belum berjalan baik di Bojonegoro. Masifnya pembangunan jalan tersebut nyatanya belum berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Buktinya adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan migas terkontraksi atau minus, yakni -6,16 persen, sementara jika tanpa melibatkan sektor migas pertumbuhannya di angka 6,04. Angka Kemiskinan pun masih tetap bertengger di urutan ke 11 dari 38 Kabupaten/Kota di Bojonegoro di angka 12,21 persen. Pun dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meski naik peringkat menjadi tinggi, namun masih berada di urutan ke 26 di Jawa Timur dengan nilai 70,12. Indikator berikutnya adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Bojonegoro pada tahun 2022 masih di urutan ke 10 dengan nilai Rp. 45,9 juta.
Semestinya Kabupaten Bojonegoro pada tahun-tahun berikutnya memberikan prioritas pada sektor-sektor yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap PDRB yakni sektor pertanian.
Dasarnya adalah kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berada pada urutan kedua setelah sektor Migas (pertambangan dan penggalian), yakni di angka 9,9 persen. Angka ini lebih besar jika tidak melibatkan sektor migas(PDRB Non Migas), sumbangan sektor pertanian mencapai angka 19,8 persen.
Sayangnya kontribusi sektor ini terus menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2010, kontribusi sektor pertanian untuk PDRB (non migas) mencapai 29,3 persen, angka ini terus turun hingga di tahun 2022 mencapai 19,8 persen. Dengan rata-rata Laju penurunan kontribusi sektor pertanian dari tahun 2010 sampai tahun 2022 sebesar 3,2 persen.
Selain itu sektor pertanian masih menjadi pekerjaan utama penduduk di Bojonegoro dengan jumlah tenaga kerja di sektor ini mencapai 328,239 orang atau 24,44 persen penduduk Bojonegoro.
Dengan memberikan prioritas pada sektor ini dapat memicu pertumbuhan perekonomian di Bojonegoro, pasalnya pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pertanian akan berputar di dalam perekonomian lokal, mendorong kegiatan ekonomi lainnya, serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Prioritas ini dapat ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, jaringan usaha tani, embung-embung dalam jumlah yang lebih masif. Juga penyediaan kebutuhan pupuk yang tepat waktu dan tepat jumlah, saat petani membutuhkan.
Namun sayangnya sektor pertanian di Bojonegoro belum menjadi prioritas pemangku kepentingan, buktinya anggaran untuk sektor ini sangat kecil dibandingkan dengan anggaran dari sektor lain. Pada tahun 2023, anggaran untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Rp. 59,9 miliar atau 0,8 persen dari total APBD Bojonegoro.
Dengan memperhatikan peran penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi, penting bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dukungan yang memadai dalam bentuk kebijakan, investasi, dan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Agar perekonomian Bojonegoro menjadi lebih baik dan ujungnya kesejahteraan masyarakat Bojonegoro semakin meningkat.
Keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah mulus, hanya dapat berimbas pada peningkatan perekonomian jika sektor-sektor lain khususnya sektor pertanian semakin meningkat. Pasalnya jalan dan jembatan adalah sarana bukan tujuan dari sebuah pembangunan. Sehingga ke depan pembangunan di Bojonegoro diarahkan untuk pembangunan sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB di luar sektor Migas.
Penulis: Syafik
