Surat Redaksi
Daripada SiLPA Lagi, Mending Dibagi di Masa Pandemi

oleh
oleh
(Infografis Serapan APBD Bojonegoro tahun 2021. Editor : Syafik)

“Saya perkirakan SiLPA nya kurang lebih Rp. 1 triliun,” kata Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Lasuri.

Mungkin terlalu dini jika kita sudah menghitung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk tahun anggaran 2021 ini, ya karena masih di bulan Juli. Pasalnya proyek-proyek masih berjalan, sehingga belum bisa melakukan penyerapan anggaran. Namun perlu diingat bahwa di Bojonegoro ini, punya “tradisi” SiLPA tinggi. Dan ini berlangsung sejak tahun anggaran 2018  dan angkanya di atas Rp. 2 triliun. Sehingga harus menjadi early warning (Peringatan dini) bagi Pemkab Bojonegoro untuk memaksimalkan kinerjanya agar tidak terjadi lagi sisa anggaran yang besar itu.

Coba kita lihat besaran SiLPA dari tahun 2018 sampai 2020 lalu. Untuk tahun 2018 SiLPA APBD Bojonegoro mencapai Rp. 2,017 triliun, besaranya terus naik. Lalu di tahun 2019 besaran SiLPA menjadi Rp. 2.202 triliun dan tahun 2020 naik lagi menjadi Rp. 2,431 triliun.

Tahun 2021 juga diprediksi SiLPA kembali tinggi. Dasarnya adalah serapan anggaran yang pada semester pertama ini masih di bawah 25 persen, tepatnya 23,59 persen. Dari total rencana belanja sebesar Rp 6,2 Triliun, baru terserap Rp. 1,463 triliun.

Prosentase serapan anggaran tertinggi per 22 Juli 2021 dicapai oleh Dinas Kesehatan Bojonegoro, dengan capaian sebesar 45,31 persen, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 381.055.086.430,00, sudah terserap sebanyak Rp. 172.658.289.159,00. Sementara prosentase serapan terendah adalah bagian pemerintahan dengan serapan hanya 6,03 persen.

Baca Juga :   Realisasi  Anggaran Covid di Bojonegoro Baru 17 Persen

Jika melihat jumlah dana yang diserap maka Dinas Pendidikan menjadi juaranya dengan serapan sebanyak Rp. 418.401.226.959,49 dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.093.586.498.170,10. Sementara serapan dana terendah adalah Bagian Administrasi Pembangunan yang hanya menyerap sebesar Rp. 84.847.100,00 dari anggaran yang disediakan sebanyak Rp. 468.764.600,00.

Pada tahun 2020, hingga akhir tahun anggaran, prosentase serapan anggaranya sebesar 75,8 persen, artinya prosentase anggaran yang tidak terserap sebanyak 24,2 persen. Dari total rencana APBD tahun 2020 sebesar Rp. 5.746.950.369.390,74, terserap Rp. 4.358.623.563.024,54. (data.bojonegorokab.go.id , diakses pada Minggu 25-7-2021, pukul 11.35 WIB).

(Grafik Belanja APBD Bojonegoro tahun 2021. Editor : Syafik)

Dengan menggunakan asumsi positif, bahwa serapan anggaran tahun 2021 lebih baik, maka  diperkirakan prosentase serapan anggaran tahun 2021 bisa sampai pada angka 85%, sehingga anggaran yang tidak terserap sebesar 15 persen.  mengacu jumlah belanja sebesar Rp. 6.204.471.657.316,10 maka diperkirakan SiLPA APBD Bojonegoro tahun 2021 sebesar Rp.  930.670.748.597,42 ( Sembilan Ratus Tiga Puluh Miliar lebih ) atau mendekati angka Rp. 1 triliun.

Kita beralih ke soal Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari se tahun, tepatnya satu tahun tiga bulan sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo Maret 2020 lalu. Dan hingga saat ini belum menunjukan akan berakhir. Kebijakan terakhir dari pemerintah pusat adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Fokus utama PPKM adalah membatasi mobilitas penduduk, untuk menekan penyebaran virus corona. Kegiatan paling terdampak dari kebijakan ini adalah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta para pekerja harian. Pendapatan yang turun drastis atau bahkan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Semestinya ini menjadi perhatian serius dari pemerintah termasuk pemerintah daerah.

Baca Juga :   Persentase Serapan Belanja Pemkab Bojonegoro Terendah Se Jatim. Mengapa?

Kelompok terdampak yang lain adalah para pekerja harian, yakni tukang becak, buruh harian, kuli, pedagang harian, tukang ojek, supir angkutan dan profesi lain yang mengandalkan upah harian. Semestinya juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah.

Tentu bantuan sosialnya bukan hanya beras, tetapi dalam bentuk bantuan tunai yang dapat meringankan beban hidup mereka,

(Infografis realokasi APBD Bojonegoro, Editor : Syafik)

Dalam bidang kesehatan, langkah awal yang baik sudah ditunjukan dengan pembelian alat untuk donor darah plasma, semestinya juga dilanjutkan pembelian alat testing yakni PCR. Pasalnya alat ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat deteksi warga, sehingga akan cepat bisa tertangani. Dan peralatan peralatan medis lain yang diperlukan dalam penanganan covid-19. Termasuk untuk insentif para petugas yang menjaga jalanya PPKM, baik dari Kepolisian , TNI, Satpol dan dinas-dinas lain terkait.

Nah dengan melihat kemungkinan SiLPA yang tinggi di Bojonegoro, mengapa anggaran tidak diarahkan untuk penanganan Pandemi covid-19? Baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Bahkan tidak perlu mengganggu prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Anna Muawanah – Budi Irawanto.

Toh tak ada yang rugi dengan menggunakan anggaran tersebut, karena pada dasarnya APBD adalah uang rakyat, sudah seyogyanya dikembalikan kepada rakyat yang saat ini sedang membutuhkan.

Dari pada SiLPA lagi, Mending Dibagi di masa Pandemi

Penulis : Syafik

Editor : Sujatmiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *