Ini bukan soal perseteruan antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yang kini tengah ramai dibicarakan. Tapi kini ada banyak cerita soal perkembangan Kabupaten Bojonegoro atas kepemimpinan pasangan pesohor itu, tiga tahun terakhir ini.
Jika jalan-jalan, coba sesekali tengok dan cermati puluhan banner dan papan reklame besar bertuliskan “tiga tahun bangun jalan cor 440 kilometer, menyongsong Bojonegoro Modern” Tentu ada foto Bupati Bojonegoro Anna Muawanah namun sayangnya tanpa didampingi foto Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto.
Pun juga da slogan Bojonegoro Nglenyer terus-menerus digaungkan melalui media sosial. Nglenyer yang diambil dari bahasa daerah, jika di Bahasa Indonesiakan yaitu nyaman untuk dilewati. Bahkan untuk pagelaran seni budaya di Taman Mini Indonesia Indah tema yang ditampilkan dalam gelaran kesenian sandur milenial adalah Bojonegoro Nglenyer.
Nah itu adalah salah satu klaim keberhasilan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tentu untuk membuktikan panjang jalan yang sudah nglenyer itu harus mengukur jalan-jalan yang sudah dibangun dengan sistem cor. Namun itu sepertinya tidak mungkin, ya “terpaksa” kita harus mempercayai klaim yang disampaikan itu. Kalau ada masyarakat yang menemukan jalannya belum dicor tinggal lapor saja kepada Bupati Anna lewat Whatsapp, atau lewat media sosial diakun instagramnya @annamuawanah_.
Memang kita harus obyektif dalam mengukur kegagalan dan keberhasilan pembangunan Pemkab Bojonegoro, ya harus ada ukuran yang sudah standart. Karena tidak bisa mengukur keberhasilan dengan perasaan. Ibarat kata kita mengukur baju tidak bisa hanya berdasar perkiraan saja, harus menggunakan meteran agar tepat.
Nah pembangunan juga demikian perlu namanya alat ukur. Ada alat ukur makro (umum) ada juga alat ukur yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Nah dalam RPJMD yang merupakan ejawantah dari visi dan misi pimpinan daerah tersebut, ada ukuran-ukuran (target) yang harus dicapai per tahun per misi per sub misi.
Ya memang jika dirinci akan perlu banyak halaman untuk menampilkan. Pasalnya dari tujuh misi tersebut diturunkan lagi masing-masing menjadi banyak indikator. Bisa jadi jumlahnya lebih dari 20 indikator. Untuk mendapatkan informasi itu sudah mudah, kita bisa melihat dalam dashboard satu data milik Pemkab Bojonegoro, cari saja Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) disitu tertulis dengan jelas, perkembangan capaian dari RPJMD masing-masing misi. (https://data.bojonegorokab.go.id/badan-perencanaan-pembangunan-daerah.html@detail=indikator-makro)
Kita ambil contoh saja indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro, yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode tertentu. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Bojonegoro dengan migas adalah 4,41, lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi dan nasioal. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro dengan migas naik menjadi 6,34 dan nilai ini lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Namun tahun 2020 turun, dan ini bisa dimaklumi karena adanya pandemi covid-19 dan dialami kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untungnya perekonomian Bojonegoro tidak limbung karena masih di angka – 0,4 dan angka ini diatas angka pertumbuhan ekonomi propinsi -2,39 dan nasional yang bertumbuh negatif -2,03.
Indikator makro lain yang diklaim sebagai keberhasilan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini untuk mengukur capaian pembangunan dalam bidang harapan hidup, pendidikan dan standart hidup layak. Perkembanganya juga menunjukan hal yang positif karena selalu naik, meski masih dibawah IPM Provinsi maupun Nasional, tahun 2018 IPM Bojonegoro berada pada 67,85, tahun 2019 naik menjadi 68,75 dan pada tahun 2020 dalam tekanan pandemi covid-19 IPM Bojonegoro tetap naik diangka 69,04.
Untuk masalah kemiskinan juga menujukan kinerja yang membaik, tentu pada tahun 2020 bukan menjadi patokan karena memang perekonomian dunia termasuk indonesia dalam masa resesi akibat pandemi. Tahun 2018 angka kemiskinan kabupaten bojonegoro berada pada 9,82, dan angka ini turun di angka 9,41 dan naik di tahun 2020 pada angka 9,78. Angka-angka kemiskinan ini sudah berada di bawah angka kemiskinan provinsi maupun nasional.
Soal pengangguran juga menunjukan perkembangan yang lebih baik, ini ditandai dengan turunya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam dua tahun. Pada tahun 2018 angka TPT Bojonegoro diangka 4,19 dan pada tahun 2019 turun di angka 3,56 dan pada tahun 2020 TPT Bojonegoro di angka 4,92. Dan angka-angka ini dibawah angka TPT Provinsi maupun nasional, artinya tingkat pengangguran di Bojonegoro lebih rendah dibandingkan dari Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur dan Naional.
Angka-angka diatas sebenaranya adalah penilaian atas program-program yang sudah dilaksanakan , misal soal program pembangunan jalan, ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Bidang Pendidikan misalnya Program Beasiswa, DAK Pendidikan, Pembangunan Gedung Sekolah, Progam BOS DA dan program program lain yang dilaskanakan menjadi penilaian dalam alat ukur yang disebut IPM. Demikian juga dengan program Jaminan Kesehatan Kabupaten yang sudah diangkat 90 persen.
Ya meski ada soal carut marut hubungan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, ada tekanan pandemi covid-19, ternyata Bojonegoro masih berjalan dan menunjukan hal yang positif. Dan ini prestasi bersama karena nyatanya Bupatinya masih Anna Muawanah dan Wakil Bupatinya masih Budi Irawanto.Tidak etis rasanya jika hanya menjadi klaim satu orang, karena mereka dipilih oleh masyarakat Bojonegoro satu paket.
Tentu harapanya adalah ketika Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro harmonis, pastinya pembangunan akan lebih produktif lagi. Semoga Bojonegoro semakin baik. Bojonegoro modern begitu slogan yang baru dimunculkan.
Penulis : Syafik
Editor : Sujatmiko
