Bojonegoro-Kementerian Pertanian Republik Indonesia buka peluang untuk menambah alokasi pupuk untuk Bojonegoro tahun 2020. Alokasi pupuk bersubsidi di Bojonegoro tahun 2020 ini hanya 83 ribu ton atau turun drastis jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 183 ribu ton
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Lasuri mengatakan, penyebab dipotongnya alokasi pupuk bersubsidi di Bojonegoro karena Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan hanya sebesar 128 ribu hektare per 5 Januari 2020. Padahal luas lahan pertanian di Kabupaten Bojonegoro 392 ribu hektare.
“Saat ini Kementerian Pertanian sudah menggunakan e RDKK,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Dia menambahkan, informasi itu didapatkan saat kunjungan kerja di Kementerian Pertanian, di Jakarta.
Lasuri melanjutkan, dari data e RDKK yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per Jum’at 7 Februari 2020 sudah sampai angka 190 ribu hektare. Untuk itu pihaknya mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro mempercepat memasukan RDKK melalui e RDKK. Tujuannya agar alokasi pupuk bersubsidi Bojonegoro bisa ditingkatkan. Setelah itu ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis kepada Kementerian Pertanian RI.
Pihak Komisi B DPRD Bojonegoro sendiri telah mengundang Dinas Pertanian dan distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu Komisi B juga sudah mengunjungi PT. Petrokimia Gresik sebagai penyedia pupuk bersubsidi. Dari hasil penelusuran, ada penurunan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Bojonegoro.
Kamari 60 tahun, warga Dusun Kembangan Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras tidak mengetahui alokasi pupuk bersubsidi dikurangi. Pasalnya selama ini dirinya mendapatkan pupuk dengan cara hutang dari kepala desa. Kemudian membayar pada saat panen harganya sama dengan harga pupuk di kios. “Mboten ngertos mas (tidak tahu mas), ” katanya singkat.
Kamari sendiri tidak mempunyai sawah. Pria ini menggarap lahan milik Perhutani tak jauh dari desanya. Meski demikian dirinya mengaku menjadi anggota kelompok tani.
Soal pupuk sebelumnya menyita perhatian. Di Kecamatan Trucuk mendapat ekstra pengawasan. Penyebabnya ketersediaan pupuk bersubsidi di daerah ini, sehingga pemerintah melakukan pengawasan ketat distribusinya. Camat Trucuk Heru Sugiharto melakukan koordinasi dengan pelaku distributor pupuk. Mulai dari mengumpulkan 11 kios resmi penyalur pupuk, agen kios, dan mengundang koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan. Mereka berkumpul di rumah Priyadi, warga di Kecamatan Trucuk, pada Sabtu 1-2-2020.
Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Trucuk Murawi mengatakan, jatah pupuk bersubsidi di Kecamatan Trucuk berkurang hingga hampir 55 persen. Tahun 2019 mendapatkan pupuk jenis urea 1.682 ton. Tetapi tahun 2020 ini hanya mendapat
urea 751 ton. Maka bersama PPL akan terus memonitor distribusi pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani.”Jadi berkurangnya 55 persen,” tegasnya di Trucuk.
Penulis : Syafik
Editor : Sujatmiko
